Jakarta, CNN Indonesia —
Wacana hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 melalui jalur politik di DPR hingga saat ini masih belum terang.
Suara fraksi-fraksi yang sempat lantang mendorong usulan itu kini mulai redup. Setelah didorong tiga anggota fraksi dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/3), hingga saat ini tak ada tindak lanjut dari mereka.
Hak angket diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). Di dalamnya menyebutkan, hak angket harus diusulkan minimal 25 anggota dewan dari lebih satu fraksi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya, hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan atau pelaksanaan UU yang diselidiki dan alasannya.
Meski sempat disuarakan di paripurna, hak angket baru dianggap resmi setelah diajukan ke pimpinan DPR lewat Badan Musyawarah (Bamus). Hingga kini belum diketahui berapa jumlah anggota dewan yang telah resmi mengajukan hak angket.
Lima fraksi yang sempat mendorong wacana hak angket juga mulai tidak satu suara. PDIP misalnya, meski sempat disuarakan oleh capres mereka, Ganjar Pranowo, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari fraksi.
Sejumlah anggota fraksi PDIP belakangan mengatakan tak ada instruksi khusus soal hak angket. Mereka menilai hak angkat adalah hak konstitusional setiap anggota dewan.
“Kalau instruksi belum, tapi itu digunakan, kalau begini kok nunggu instruksi. Enggak ada instruksi-instruksi. Itu adalah hak Anda,” ucap anggota Fraksi PDIP Djarot Saiful Hidayat di kompleks parlemen, Selasa (5/3).
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto teranyar memastikan hak angket akan diajukan fraksi partainya di DPR. Namun, dia mengaku masih mencari momentum yang tepat.
Dia terutama mencermati situasi politik terakhir hasil pileg. Menurut dia, banyak anggota fraksi di DPR khawatir gagal kembali terpilih.
“Sebagai sebuah arah, hak angket memang akan digunakan. Tapi kami juga melihat kondisi DPR, di mana setiap anggota legislatif incumbent sedang berjuang untuk melihat apakah posisinya aman untuk bisa terpilih atau tidak,” kata Hasto dalam sebuah wawancara khusus, Minggu (17/3).
Sementara, rekan koalisi PDIP, PPP blak-blakan mengaku belum membahas wacana hak angket.
Wakil Ketua Umum PPP, Amir Uskara menyebut partainya masih fokus mengawal rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU. Menurut dia, hal itu sesuai instruksi langsung dari Ketua Umum partai.
“Persoalan angket saya kira kita belum singgung sama sekali dalam proses-proses pertemuan-pertemuan di internal,” kata Ketua Fraksi PPP di DPR Amir Uskara di kompleks parlemen, Jumat (8/3).
Koalisi perubahan ambil inisiatif
Bersamaan dengan sikap koalisi Ganjar-Mahfud MD yang dinilai masih setengah hati, tiga partai koalisi pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengambil inisiatif. Sekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim mengaku pihaknya tak mau lagi menunggu PDIP.
Dia menyebut tiga partai Koalisi Perubahan telah memenuhi syarat mengusulkan hak angket. Dia berharap PDIP akan ikut barisan.
“Sekarang ini sudah banyak suara-suara mengatakan kenapa lambat dan segala macam. Tadi, kita terpikir satu alternatif, terpikir satu alternatif yang nanti kita akan laporkan kepada pimpinan. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak memulai saja,” kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
Di tengah rencana inisiatif Koalisi Perubahan, dua menteri PKB justru bertemu Presiden Jokowi di Istana, Senin (18/3). Keduanya yakni, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Usai pertemuan, Abdul Halim membantah pertemuan membahas hak angket. Dia bilang pertemuan hanya melaporkan kinerja mereka, capaian RPJMN, hingga urusan Pileg 2024.
“Sekaligus juga tadi kita melaporkan ke pak presiden karena tadi laporan terkait dengan Pileg, artinya kita juga melaporkan terkait perolehan suara PKB secara nasional. Alhamdulillah naik cukup signifikan dan banyak pecah telur,” kata Halim.
(thr/wis)
