Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo Ahmad Faridl Ma’ruf mengemukakan kerja sama ini merupakan program Bawaslu di bidang pengawasan partisipatif, dan salah satunya yakni melakukan dengan seluruh komponen masyarakat termasuk perguruan tinggi.
“Tujuannya agar tumbuh kesadaran bahwa Pemilu ini perlu diawasi bersama sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 48 yang menyebutkan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, salah satunya ya bekerja sama dengan perguruan tinggi,” katanya di Situbondo, Jawa Timur, Kamis.
Selain itu, lanjut Faridl, bentuk kerja sama dengan Unars Situbondo yakni terkait dengan pengembangan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian mahasiswa di Bawaslu.
“Jadi, mahasiswa Fisip Unars ini magang di Bawaslu dalam jangka waktu tertentu. Mereka akan mempraktikkan teori yang diperoleh dari kampusnya,” ujarnya.
Faridl juga menyampaikan bahwa selama ini Bawaslu juga bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda (STAINH) dan Unars Situbondo.
“Mahasiswa KKN ini dilibatkan dalam hal pengawasan, pengembangan wawasan tentang kepemiluan, dan hal yang bersifat administratif,” katanya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) pada Unars Situbondo, Dr. Hasan Muhtar Fauzi mengatakan kerjasama dengan Bawaslu terus dijalin karena banyak manfaatnya.
“Menurut kami terhadap perkembangan perkuliahan di kampus Unars, secara teoritis mahasiswa sudah memahami, sehingga perlu turun ke lapangan, salah satunya magang di Bawaslu,” ujarnya.
Doktor Hasan mengungkapkan mahasiswanya magang di Bawaslu sangat relevan dengan mata kuliah Fisip, seperti sistem politik di Indonesia, yang mendeskripsikan bahwa pendekatan pola pengawasan partisipatif menjadi poin utama untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.
“Ke depan perlu ada inovasi kerja sama ini, yakni tidak hanya mahasiswa magang ke Bawaslu, namun juga komisioner Bawaslu memberikan materi di Kampus Unars, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,” ucapnya.
