Jakarta, CNN Indonesia —
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buka suara soal masa depan posisi partai apakah akan menjadi pihak oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah baru.
Ketua DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut masih belum ada pembahasan di internal terkait posisi partai ini. Cucun menyebut saat ini pihaknya masih fokus menghitung perolehan suara Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Sampai sekarang DPP PKB belum berpikir bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun. Saya sendiri yang dipercaya sebagai direktur legislatif ini masih fokus tabulasi untuk perolehan legislatif,” ujarnya kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Minggu (18/2).
Sejauh ini berdasarkan hitung cepat hasil pemilihan presiden oleh sejumlah lembaga survei dan real count KPU, pasangan nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul di atas 55 persen. Capaian itu melebihi suara pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diusung oleh PKB.
Cucun menilai saat ini masih terlalu dini untuk membahas posisi PKB dalam pemerintahan yang akan datang. Apalagi, kata dia, proses rekapitulasi suara Pilpres juga masih terus berjalan oleh KPU.
Kendati demikian, ia enggan berbicara lebih jauh ihwal posisi PKB yang selama ini selalu berada di koalisi pemerintahan. Menurutnya keputusan tersebut tidak ditentukan secara perorangan melainkan melalui rapat resmi pengurus PKB.
“Kita lihat dulu hasil Pemilu 2024 ini. Kalau terkait rekam jejak bagaimana selama ini ada di pemerintahan, itu akan ditentukan bukan oleh sendiri sendiri tapi melalui rapat yang resmi struktur di PKB,” jelasnya.
Di sisi lain, Cucun menyebut sampai saat ini juga belum ada upaya komunikasi secara intensif dengan pihak Prabowo-Gibran terkait ajakan bergabung dalam koalisi.
“Tidak berbicara masalah PKB ada kesiapan atau melakukan suatu sikap koalisi atau oposisi belum ada sampai sekarang,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengapresiasi rencana Gibran yang ingin bertemu usai unggul dalam hasil hitung cepat (quick count) Pilpres 2024 di sejumlah lembaga survei.
Ia menilai upaya membangun komunikasi politik antar pelbagai pihak merupakan hal yang wajar dan sah untuk dilakukan. Hal itu menurutnya juga sudah sering dilakukan oleh elit politik untuk membangun Indonesia.
“Kalau misalkan ada keinginan-keinginan itu (sowan), ya kami apresiasi dan itu sebagai suatu wujud bagaimana membangun negara ini,” pungkasnya.
(tfq/rds)
