“Raihan opini WTP ke-11 kalinya yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2013 itu merupakan hasil kerja keras semua tim organisasi perangkat daerah (OPD) dan staf pemerintah daerah,” kata Penjabat Bupati Probolinggo Ugas Irwanto dalam keterangan tertulis di kabupaten setempat, Jumat.
Kendati demikian, kata dia, dengan hasil tersebut tidak boleh puas dulu karena masih ada beberapa temuan dari BPK yang harus dibenahi dan disempurnakan.
“Raihan opini WTP itu sebagai motivasi kami ke depan bahwa kita harus terus belajar dan terus memperbaiki diri sehingga jangan sampai ke-12 kalinya putus,” tuturnya.
Menurutnya, ada beberapa temuan dari BPK, sehingga jangan sampai ada kesalahan temuan yang sama di tahun berikutnya dan temuan itu harus segera ditindaklanjuti karena hal itu tetap menjadi tanggung jawab semua pihak.
Baca juga: Pemkab Probolinggo kembangkan varietas unggul tebu
“Kalau tidak ditindaklanjuti maka akan mengarah kepada pidana, kecuali yang administrasi. Tapi kalau yang menyangkut kekurangan uang dan lain sebagainya itu harus segera ditindaklanjuti,” katanya.
Sementara Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Karyadi dalam sambutannya memberikan ucapan selamat serta mengapresiasi kepada semua pemerintah daerah yang telah meraih dan mempertahankan Opini WTP sehingga mampu meraihnya secara berturut-turut.
“Masih terdapat pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum dilakukan secara tertib. Di semester 2 tahun 2022 kami melakukan pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak maupun retribusi daerah, dengan pemeriksaan itu membawa dampak dan PAD sudah meningkat,” ujarnya.
LHP atas LKPD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2023 tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Timur Karyadi kepada Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suryanto Wibowo di Auditorium BPK Jawa Timur,di Sidoarjo, Kamis (2/5) sore.
