Jakarta, CNN Indonesia —
Juru parkir kerap dipandang sebelah mata, namun keberadaannya juga dibutuhkan. Mereka bekerja tanpa perlindungan.
Taufik Maulana sibuk mengatur kendaraan yang lalu lalang masuk ke parkiran sebuah minimarket di Rawa Buntu, Tangerang Selatan, Kamis (2/5). Selama empat tahun ia menghabiskan 8 jam setiap hari untuk menjaga kendaraan pengunjung.
Matahari siang itu lebih terik dari biasanya. Sesekali dia berteduh di bawah payung dan duduk di kursi plastik yang berada di pojok lahan ‘kekuasaannya’.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pasca-pemutusan kontraknya dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) 4 tahun silam, bapak dua anak itu akhirnya mengikuti saran temannya untuk menjadi juru parkir.
Awalnya, Taufik berniat bahwa pekerjaan ini hanya untuk mengisi waktu luang. Namun pria 34 tahun itu lama kelamaan merasa nyaman. Dia kini menjadikan juru parkir sebagai pekerjaan utamanya. Ia juga melayani jasa ojek panggilan untuk tambahan penghasilannya.
Dia mengatakan penghasilan yang didapatkan per hari tak pasti, tergantung jumlah kendaraan yang parkir. Namun, karena lokasinya yang tak jauh dari salah satu venue acara-acara besar di Indonesia, terkadang dirinya juga kecipratan untung karena pengunjung yang parkir bertambah banyak.
“Kalau rame tuh paling banyak saya pernah dapet di sini Rp250 ribu-Rp300 ribu. Dari pagi, sampai jam 3 sore. Nanti jam 3 sore ada lagi, jam malam gitu. Kalau kayak gitu tuh, biasanya kalau lagi ada event di Indonesia Convention Center (ICE). Iya, apa [konser] Korea-korea gitu lah,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/5).
Pekerjaan Taufik seringkali dipandang sebelah mata. Ini membuatnya kerap diremehkan dan tak jarang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan.
Ia pernah dimarahi bahkan dicaci pengunjung. Taufik juga pernah menangani kasus kecelakaan ketika parkir, seperti kendaraan lecet, tabrakan, pemecahan kaca mobil, hingga mendapat kekerasan fisik dari segerombolan anak muda yang menantang ketika dimintai biaya parkir.
“Saya tegur dong, ‘Mas, mas, mohon maaf temannya yang dua belum bayar’. ‘Kalau saya enggak mau bayar gimana? Kamu mau apa?’ Ya enggak mau apa-apa, tapi sekiranya ngomong, ‘Sorry mas, saya enggak ada uang receh.’ Kita fleksibel kok,” papar Taufik.
“Turun dua orang dari belakangnya itu, satu megangin saya, satu langsung mukul dada saya ini. Nah, kan di sini kita orang kan ada pengurus dari kepolisian juga, kalau ada apa-apa, telepon langsung,” lanjutnya.
Taufik juga sering menangani kelalaian pengendara yang tanpa sadar meninggalkan kunci motor atau barang-barang berharga lainnya.
Ia mengatakan hal-hal sekecil itu mungkin dianggap remeh, namun jika terjadi maka orang yang pertama dicari adalah juru parkir.
“Kadang-kadang kan masuk, asal masuk aja. Kunci ditinggal, atau kunci lupa diambil, tahu-tahu ada orang yang mau ambil motor. Kayak gitu kan kita enggak tahu. Makanya kami (jaga) di sini,” katanya.
Taufik selalu berpedoman bahwa pekerjaannya halal, demi menghidupi keluarganya, sama seperti pekerja lainnya. Ada timbal balik yang diberikan, yakni ia menjaga kendaraan, dan pengunjung tenang ketika memarkir kendaraannya.
Ia selalu berusaha menjalankan tugasnya dengan baik, dan berharap masyarakat dapat saling menghargai pekerjaannya tersebut.
“Kita orang ini dianggapnya sepele, kelihatannya gampang. Tapi kalau kalian ngejalani, belum tentu bisa. Kalau lagi enggak ada kendala kayak gini, dapet duit mah nyantai. Anak udah nyambut di rumah, minta jajan. Tapi kalau ada, risikonya di jalan kita enggak tahu. Karena kita tukang parkir di sini, kita yang bertanggung jawab,” tutupnya.
Jadi dilema
Di tempat yang sama, para pengunjung hilir mudik memarkirkan kendaraannya di halaman minimarket. Berapa di antaranya keluar dengan belanjaannya. Ada pula yang keluar dengan tangan kosong.
Gloria (21) bukan nama sebenarnya, salah satu pengunjung minimarket mengatakan juru parkir memang sangat dibutuhkan pengemudi mobil seperti dirinya untuk mempermudah parkir dan menjaga kendaraannya.
Namun, ia juga merasakan dilema. Kadang juru parkir justru tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau bahkan terkesan ‘memalak’ pengunjung.
“Kalau lu enggak bayar tukang parkir itu dia bisa marah. Diketokin [kaca mobil]. Untungnya gue selalu menyiapkan duit cash ya. Padahal pulang tinggal lurus saja, tapi harus ngasih. Ya sudahlah ngasih aja, lah, daripada berantem,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Dirinya juga terkadang enggan membayar parkir karena hanya singgah sebentar, bahkan tak jadi membeli apa-apa di toko yang Ia datangi.
“Misalkan kayak supermarket gitu, lu cari barang, tapi barangnya enggak ada. Lu pasti keluar lagi dong, tapi posisinya kan udah parkir mobil. Terus kayak gue nolak gitu, ‘Sorry Pak, belanjaannya enggak ada,’ dia malah ngegas. ‘Ya tetep, parkir tetep bayar'” kata Gloria.
Nafa (34) bukan nama sebenarnya, juga memiliki pengalaman yang sama dengan Gloria. Beberapa kali dirinya sempat terlibat konflik dengan juru parkir, terutama parkir dalam format paralel di pinggir jalan.
Menurutnya, perlu campur tangan dari pihak resmi yang benar-benar memberikan izin yang jelas, seperti pihak pemilik lahan atau pemerintah.
“Mungkin kalau mau ada juru parkir itu dari restorannya langsung,” katanya.
Kompleksitas masyarakat urban
Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) A.B. Widyanta menjelaskan fenomena ini dapat disebut sebagai kompleksitas masyarakat urban.
Ia menyebut fenomena sosial ini juga berkaitan dengan sistem yang penuh dengan ketidakberesan. Ketidakberesan ini seperti pertemuan antara menumpuknya kendaraan pribadi di jalanan dan menumpuknya pengangguran terbuka di masyarakat perkotaan.
Di satu sisi jalanan semakin disesaki oleh kendaraan pribadi. Sementara di sisi lain, masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan mengais rezeki dengan memanfaatkan jasa memarkir.
“Kesempatan yang bisa ia gunakan untuk menjual jasa tenaga dia untuk mengatur parkiran-parkiran,” jelas pria yang kerap disapa Abe ini kepada CNNIndonesia.com.
Hal lain yang perlu diperhatikan, kata Abe, yaitu keberadaan jaminan terkait kerugian konsumen akibat masalah parkir. Hingga kini masalah ini belum sepenuhnya terpikirkan atau diimplementasikan di Indonesia.
Sistem jaminan pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam konteks masyarakat perkotaan perlu dipikirkan secara holistik.
“Sistem yang harus kemudian menjadikan kita lebih manusiawi itu, sistem tata kelola yang baik yang transparan. Check and balances ada, tentu dengan transparansi kan begitu. Tapi juga selalu dialogis, terbuka terhadap kritikan. Jadi ketika ada kritikan seperti ini, diakomodir dong, enggak dibiarkan begitu saja, ditindaklanjuti, jangan hanya didengarkan,” kata Abe.
Dalam menghadapi masalah fenomena perparkiran yang sering meresahkan masyarakat, diperlukan keterlibatan aparat pemerintah yang kompeten, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah, dan dinas terkait lainnya.
Mereka perlu memikirkan kerja-kerja yang mungkin belum teridentifikasi dan memberikan perlindungan kepada para pekerja dengan kontrak kerja bersama yang menyediakan upah layak, jaminan kepastian, dan keselamatan kerja.
Selain itu, penting juga untuk membuka lapangan kerja bagi penduduk sekaligus memastikan transparansi dalam pengelolaan perparkiran. Dengan adanya transparansi, kontribusi retribusi dari parkir akan masuk ke kas negara dan membuka peluang-peluang baru yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi daerah.
Namun, menurutnya, untuk mencapai hal ini, diperlukan sebuah model tata kelola yang terintegrasi, transparan, dan responsif terhadap kritik serta masukan dari masyarakat. Masukan dari masyarakat perlu ditindaklanjuti agar permasalahan perparkiran tidak menjadi hambatan yang serius.
“Ketika transportasi pribadi ini juga akan semakin banyak, itu akan semakin menjadi persoalan agar ini tidak menjadi bottle neck sehingga harus ditindaklanjuti segala bentuk input dan masukan dari masyarakat itu,” kata Abe.
(rts/pmg)
