Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan penghargaan, baik itu “Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha” dari Presiden Joko Widodo yang diterima Wali Kota Eri Cahyadi maupun “Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berkinerja Tinggi” dari Kementerian Dalam Negeri harus dipertanggungjawabkan dengan memaksimalkan pelaksanaan program kerja di lapangan.
“Penghargaan ini merupakan momentum peningkatan prestasi, momentum baik untuk terus memperkuat pelayanan masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Jumat.
Apalagi setiap pemerintah daerah memiliki hak otonomi, hal itu kata dia harus terus dimanfaatkan memacu lahirnya beragam inovasi dan kebijakan yang memberi dampak keberlanjutan pembangunan tanpa meninggalkan karakteristik Kota Surabaya.
“Kota Surabaya berkembang pesat menjadi kota metropolitan yang berperikemanusiaan, setelah diterapkan otonomi daerah 28 tahun silam,” ucap Cak Awi, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah menyatakan penghargaan tersebut merupakan prestasi membanggakan, namun harus ditindaklanjuti dengan realisasi kinerja di lapangan yang optimal.
“Mudah-mudahan Surabaya ke depan bisa semakin maju, kondusif, dan juga mudah-mudahan Surabaya dijauhkan dari bala dan musibah,” ujarnya.
Sedangkan, khusus untuk Wali Kota Surabaya, ia berharap dengan diterima “Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha” ke depannya mampu menghadirkan beragam solusi penanganan persoalan, diantaranya stunting, kemiskinan, hingga pengangguran.
“Alhamdulillah, Pak Wali Kota semangat, kami di DPRD bersama masyarakat juga ikut semangat mengurangi itu,” kata dia.
Kemudian, Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menyatakan dua penghargaan itu harus ditindaklanjuti dengan lebih melibatkan peran masyarakat dalam melakukan pembangunan keberlanjutan.
“Gotong royong adalah kunci, itu tidak hanya slogan di Kota Surabaya,” tutur politikus muda tersebut.
