Jakarta, CNN Indonesia —
Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menjelaskan warga boleh membawa fotokopi e-KTP atau dokumen kependudukan lainnya jika tak bisa menunjukkan e-KTP ketika hendak melakukan pencoblosan Pemilu 2024 di tempat pemungutan suara (TPS) pada Rabu (14/2) esok.
“Aturan KPU menyebutkan: Dalam hal pemilih tidak dapat menunjukkan KTP-el atau suket, pemilih dapat menunjukkan dokumen kependudukan berupa fotocopy e-KTP, foto KTP-el, KTP-el berbentuk digital, atau dokumen kependudukan lainnya yang memuat identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukkan identitas seseorang secara akurat,” kata Teguh dalam keterangan resminya.
Teguh juga menjelaskan e-KTP bukan satu-satunya dokumen kependudukan yang dapat dipergunakan sebagai tanda keabsahan sebagai pemilih di TPS/TPSLN pada hari pencoblosan pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini berdasarkan Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Penjelasan Pasal 5 huruf g UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006.
“Selain e-KTP, yang dimaksud sebagai dokumen kependudukan juga meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil,” kata dia.
Aturan tersebut kemudian diperkuat lagi pada Bab II Huruf B Nomor 3b Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
Selain itu, Teguh mengatakan warga juga dapat menggunakan dokumen biodata penduduk WNI yang dikeluarkan oleh Dukcapil pada saat proses pemungutan suara jika tak dapat menunjukkan e-KTP.
Upaya ini bertujuan untuk mengantisipasi kehilangan hak memilih bagi pemilih yang belum melakukan perekaman dan pencetakan e-KTP.
Teguh menekankan penggunaan dokumen biodata penduduk WNI sebagai identitas pada saat pemungutan suara dapat digunakan pada kondisi darurat. Semisal ada kendala teknis tidak dapat melakukan pencetakan e-KTP atau pemilih baru berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024.
“Sebelum melakukan pencetakan dokumen biodata penduduk WNI diusahakan melakukan perekaman e-KTP terlebih dahulu bagi pemilih belum rekam untuk memastikan ketunggalan datanya,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pengecekan dokumen biodata penduduk WNI untuk identitas pada saat pemungutan suara harus menerapkan prinsip kehati-hatian.
“Operator dilarang mencetak biodata bagi penduduk berstatus duplicate record, meninggal, memiliki pekerjaan TNI/Polri, orang asing, WNI di luar negeri, dan pemilih belum berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024,” ucap dia.
(rzr/ugo)
