“Alhamdulillah data BPS terbaru menunjukkan bahwa sampai Maret 2024, angka kemiskinan Jatim turun signifikan hingga menyisakan 9,79 persen,” kata Khofifah dalam keterangan di Surabaya, Senin.
Penurunan kemiskinan di Jatim ini bahkan tercatat yang tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa dengan besar penurunan sebanyak 206.120 jiwa atau secara persentase turun sebesar 0,56 persen.
Tidak hanya itu, angka penurunan kemiskinan di Jatim tersebut juga merupakan kontribusi penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional. Kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan penurunan 87.170 jiwa, Provinsi Sumatera Selatan dengan penurunan 61.440 jiwa, dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan penurunan sebesar 52.370 jiwa.
“Ketika awal menjabat, angka kemiskinan Jatim ada di angka 10,2 persen. Kemudian karena pandemi naik menjadi 11,46 persen. Kemudian kami saat itu berupaya sangat keras melakukan percepatan penurunan kemiskinan lewat berbagai upaya hingga berangsur turun dan mencapai single digit 9,79 persen per Maret 2024,” kata Khofifah.
Rincianya yaitu angka kemiskinan Jatim di Maret 2019 ada di posisi 10,37 persen. Kemudian pada Maret 2021, persentase kemiskinan Jatim naik menjadi 11,40 persen akibat pandemi COVID-19.
Kemudian turun menjadi 10,38 persen Maret 2022, turun lagi menjadi 10,35 persen pada Maret 2023 dan selanjutnya turun signifikan 0,56 persen poin pada Maret 2024 menjadi 9,79 persen.
Selama memimpin Jatim, berbagai program dilakukan Khofifah untuk menurunkan angka kemiskinan. Mulai dari pemberian bantuan PKH Plus sebanyak 50 ribu kartu keluarga setiap tahun. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pemberian bantuan uang sebesar Rp2 juta setahun.
Selanjutnya, Khofifah juga aktif menginisiasi Program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 telah dilakukan renovasi terhadap 33.745 unit rumah dengan total anggaran sebesar Rp402 miliar bekerja sama dengan Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V Surabaya serta Program Elektrifikasi atau penyambungan listrik bagi 16.780 Rumah Tangga Miskin (2019 sd 2023).
Penurunan kemiskinan di Jawa Timur juga didorong oleh peningkatan pendapatan penduduk miskin yang melalui kegiatan usaha produktif yang didukung adanya permodalan UMKM.
Beberapa program tersebut di antaranya Prokesra dengan plafon maksimal Rp50 juta per debitur, telah terealisasi pinjaman murah bagi 8.941 Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan subsidi bunga, Sehingga pelaku usaha ultra mikro dan mikro hanya menanggung beban bunga pinjaman 3 prosen per tahun dengan jangka kredit maksimal 36 bulan.
“Kami juga aktif memberikan bantuan program Jatim Puspa untuk mendorong pelaku usaha yang digawangi ibu-ibu kepala rumah tangga agar bisa mengungkit ekonomi keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutur Khofifah.
Tidak hanya itu, selama memimpin Jatim, Khofifah juga aktif menginisiasi program kerja sama dengan Baznas Jatim untuk menyalurkan bantuan usaha untuk pelaku usaha ultra mikro. Di mana selama tahun 2022 dan 2023 bantuan digelontorkan kepada kepada 6.478 orang pelaku usaha mikro dengan nilai antara Rp600.000-Rp2.200.000.
“Selain itu kami juga aktif menyalurkan bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE),” ujar Khofifah.
Pihaknya berpendapat bahwa angka kemiskinan di Jatim harus terus diturunkan hingga tak bersisa. Penyejahteraan masyarakat Jatim ditegaskan Khofifah akan menjadi prioritasnya dalam membangun Jatim lima tahun ke depan.
Dikatakan Khofifah bahwa saat ini, bersama Emil Dardak, pihaknya telah menyusun perencanaan strategis dan mendetail tentang arah pembangunan kemajuan Jawa Timur. Perencanaan itu disusun bersama para pakar dan ahli sebagai bekal untuk memimpin Jatim lima tahun mendatang.
“Kami sudah menyiapkan buku sangat detail tentang konseptual pembangunan Jatim ke depan, insyaallah lebih komprehensif, lebih matang, untuk mewujudkan kemajuan, kesejahteraan dan kebangkitan Jawa Timur ke depan,” ujar Khofifah.
