Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra berkelakar bahwa Bahasa Indonesia terkadang merepotkan karena beberapa kata bermakna ganda.
Hal itu disampaikan Saldi dalam sidang PHPU legislatif (sengketa hasil pileg) dengan agenda mendengarkan jawaban termohon yakni KPU di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin (6/5).
Mulanya, Kuasa hukum termohon, Hasbullah Alimudin Hakim mengatakan para saksi yang hadir tak keberatan terhadap proses rekapitulasi suara di Bangkalan, Jawa Timur. Dia mengatakan proses rekapitulasi suara itu dilakukan pada Minggu, 25 Februari 2024 pukul 09.00 WIB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hakim Saldi Isra kemudian bertanya apakah saat itu saksi PKS bertanda tangan atas keberatan terhadap hasil rekapitulasi suara di Kecamatan Konang.
Hasbullah kemudian menjawab bahwa saat itu saksi PKS tidak menandatangani keberatan tersebut.
“Maksud tidak ada itu, tidak ada keberatan, tanda tangan [soal keberatan]?” tanya Saldi.
“Tidak tanda tangan, nihil yang mulia, di bukti kami kami lampirkan,” jawab Hasbullah.
Hasbullah menjawab bahwa bukti itu telah dilampirkan pihaknya dalam dokumen T3.
Lebih lanjut, ia mengatakan saksi PKS menyatakan keberatan saat rekapitulasi suara dilakukan di tingkat Kabupaten Bangkalan. Namun, keberatan itu disampaikan pada forum yang tidak sebagaimana mestinya atau setelah rekapitulasi suara selesai.
“Nanti dulu, ini di bukti T3 saksi PKS enggak ada tanda tangan ini,” kata Saldi.
“Iya yang mulia yang kami baca, untuk yang di sini saksi PKS memang tidak ada. Mereka keberatannya setelah itu yang mulia,” jawab Hasbullah.
“Maksud saya ini ditandatangani atau tidak, enggak kan? Iya-nya apa? Iya atau tidak?” tanya Saldi lagi meminta penegasan kuasa hukum termohon.
“Tidak tanda tangan di situ yang mulia,” jawab Hasbullah.
“Iya, [artinya] tidak ditandatangani ya. Bahasa Indonesia itu kadang repot juga, iya tidak. Jadi, tidak ditandatangani begitu ya?”pungkas Saldi mengakhiri pertanyaan tersebut.
“Betul,” jawab Hasbullah.
(lna/kid)
