Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jatim Diah Agus Muslim mengatakan salah satu temuan muncul adalah lonjakan perolehan suara milik calon senator DPD RI Agus Raharjo yang juga mantan Ketua KPK RI.
“Saya yakin kalau mengetahui bahwa angka perolehan suaranya yang tinggi menggelembung di dalam website Sirekap, pasti beliau juga akan protes,” kata Agus Muslim melalui keterangan resmi yang diterima di Surabaya, Sabtu.
Kemudian, di dalam satu TPS juga tercatat jumlah pemilihnya mencapai 11 ribu jiwa yang ditemukan di beberapa lokasi di Jawa Timur.
Agus Muslim menyatakan bahwa temuan tersebut harus ditindaklanjuti oleh pihak lembaga penyelenggara pemilu sehingga tidak memberikan dampak kerugian bagi calon lainnya.
“Makanya kami terpanggil untuk meluruskan hal ini, supaya hasil pemilu terlegitimasi dan semua calon dalam hal ini DPD RI mendapatkan suara yang benar dan adil,” katanya.
Sementara, Koordinator Tim IT MPW Pemuda Pancasila Jawa Timur Rohmat Amrulloh menjelaskan di salah satu TPS di Nganjuk ditemukan bahwa suara C1 berjumlah 123 suara, namun yang masuk di Sirekap mencapai 3.135 suara.
Hal sama terjadi di salah satu TPS di Kabupaten Malang, total suara pemilu untuk DPD berdasarkan form C1 sebanyak 223, namun angkanya menjadi 4.872 di Sirekap.
Sementara, ada tiga nama lain yang memiliki suara di atas 800, seperti Agus Raharjo mendapat 829 suara. Jika melihat bukti C1 yang juga diunggah di laman Sirekap, hanya 29 suara.
Kemudian calon anggota DPD RI Kondang Kusumaning Ayu mendapatkan suara 834. Data di C1 hanya 34 suara dan Catur Rudi Utanto memperoleh 882 suara berdasar Sirekap, namun untuk form C1 3 suara.
“Itu hanya sebagian kecil, kami siap menunjukkan data keseluruhan temuan,” kata dia.
Sementara itu, masyarakat dapat memantau langsung penghitungan suara di tingkat TPS (real count) secara daring melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU RI.
Publik dapat mengakses laman pemilu2024.kpu.go.id untuk melihatnya. Di dalamnya, publik bisa memilih menu jenis pemilu, mulai dari pilpres, pileg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
