Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto memastikan partai-partai pengusung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di DPR menolak penggunaan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pemilu 2024.
“Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan [partai] koalisinya itu pasti akan menolak,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2).
Airlangga juga mengatakan partai politik di luar koalisi pemerintahan kini kian sedikit. Pasalnya, Partai Demokrat resmi bergabung dengan pemerintah usai Presiden Joko Widodo usai Agus Harimurti Yudhoyono dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan demikian, kini hanya menyisakan PKS yang berada di luar koalisi pemerintahan.
“Jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Menko Perekonomian itu.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengajak partai pengusung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di DPR untuk menggulirkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Ganjar mengaku telah mengusulkan wacana hak angket ke partai pengusungnya di DPR, PDIP dan PPP. Namun, usulan itu harus mendapat banyak dukungan partai lain agar memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota dewan.
Akan tetapi, salah satu partai pengusung Ganjar yakni PPP belum mau bicara banyak soal penggunaan hak angket di DPR.
Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi atau Awiek mengatakan partainya masih fokus mengawal rekapitulasi suara Pemilu 2024.
“Kami masih fokus ngurus perhitungan suara ya di rekapitulasi. Nantilah kami kaji data-datanya. Dan sekarang masih reses,” kata Awiek.
(khr/bmw)
