Jakarta, CNN Indonesia —
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS mengaku akan mengajukan hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024, jika memenuhi syarat pengajuan oleh minimal 25 anggota dan lebih dari satu fraksi.
Namun, jika syarat tersebut tak terpenuhi, maka PKS tak keberatan.
“Ya hak angket kita lihat aja perkembangan. Kalau layak kekumpul jumlahnya, kita maju terus. Kalau enggak ya sudah enggak usah,” kata Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsy di kantor KPU pusat, Jakarta, Rabu (20/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Aboe mengatakan perjalanan dalam pengajuan hak angket di DPR masih panjang. Karena itu, PKS akan melihat dinamika terlebih dahulu.
Wacana hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024 melalui jalur politik di DPR hingga saat ini masih belum terang.
Suara fraksi-fraksi yang sempat lantang mendorong usulan itu kini mulai redup. Setelah didorong tiga anggota fraksi dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (5/3), hingga saat ini tak ada tindak lanjut dari mereka.
PDIP misalnya. Meski sempat disuarakan oleh capres mereka, Ganjar Pranowo, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari fraksi.
Sejumlah anggota fraksi PDIP belakangan mengatakan tak ada instruksi khusus soal hak angket. Mereka menilai hak angket adalah hak konstitusional setiap anggota dewan.
(lna/dna)
