Jakarta, CNN Indonesia —
Bendahara Umum Projo Panel Barus menyebut PDIP mulai menjadi oposisi pemerintahan Presiden Jokowi sejak kalah di Pilpres 2024.
Panel mengatakan hal itu terlihat dari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu terakhir.
“Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di media belakangan ini sebagai upaya menyeret partainya ke garis oposisi terhadap pemerintah,” kata Panel melalui pesan singkat, Rabu (3/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Oposisi tersebut terlihat akan dimulai di akhir masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini hingga pemerintahan berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran,” imbuhnya.
Panel menyampaikan oposisi sama mulia dengan pemerintah. Akan tetapi, seharusnya status oposisi diemban atas kepentingan rakyat.
Dia mempertanyakan sikap PDIP yang akhir-akhir ini menyerang Jokowi. Panel bertanya-tanya apakah sikap Hasto belakangan ini cermin dinamika internal PDIP pascapemilu.
“Publik membutuhkan kepemimpinan dan pemerintahan yang setia di garis rakyat, bukan yang baperan tak berujung,” ujarnya.
Sebelumnya, PDIP berseberangan dengan Jokowi sejak Pilpres 2024. Hal itu dimulai sejak anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mencalonkan diri sebagai wakil presiden.
PDIP melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi, termasuk soal politisasi bansos dalam pemilu.
Teranyar, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi ingin merebut kursi ketua umum PDIP. Dia mengklaim Jokowi mengutus menteri untuk mengurus hal itu.
“Ada seorang menteri … ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDIP diserahkan kepada Pak Jokowi,” ucap Hasto dalam bedah buku NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).
(dhf/DAL)
