Jakarta, CNN Indonesia —
Sebanyak 100 ribu pemilih dan pendukung pasangan calon Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka disebut bakal menggelar aksi damai di depan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (19/4) mendatang.
Komandan TKN Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, mengatakan aksi damai itu digelar untuk menepis tuduhan kemenangan kubunya karena praktek politik gentong babi. Praktik itu merujuk pada tuduhan penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos oleh Presiden Joko Widodo di masa kampanye sebagaimana yang didalilkan penggugat dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kami mendengar informasi terkait adanya aksi massa damai yang diperkirakan dihadiri oleh kurang lebih 100 ribu orang pendukung dan pemilih pasangan Prabowo-Gibran yang dipusatkan di depan kantor Mahkamah Konstitusi,” kata Haris dalam konferensi pers, Slipi, Jakarta, Rabu (17/9).
Haris menyatakan tuduhan penyalahgunaan paket bansos yang didalilkan oleh pemohon dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 merupakan penghinaan dan pelecehan atas pemilih Prabowo-Gibran.
Ia menyebut anggapan itu mengerdilkan seluruh pemilih Prabowo-Gibran yang seakan memilih hanya karena disuap oleh paket bansos.
“Seakan-akan 96,2 juta orang melaksanakan hak pilihnya untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran karena disuap dengan bantuan sosial,” ujar dia.
Haris menyatakan seluruh perolehan suara Prabowo-Gibran itu didapatkan secara sah dengan cara yang demokratis.
Ia pun mengimbau kepada seluruh pendukung dan pemilih yang akan menggelar aksi damai nanti untuk senantiasa menjalankan aksinya secara tertib dan damai.
Pada saat yang sama, Koordinator lapangan aksi, Ali Lubis meminta maaf ke seluruh warga Jakarta apabila aksi itu nantinya akan menimbulkan kemacetan.
“Kami nyatakan permohonan maaf apabila menimbulkan kemacetan. Kepada seluruh masyarakat yang akan ikut hadir khususnya pemilih Prabowo-Gibran untuk hindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang hadir kami imbau berseragam biru muda,” ucap Ali.
MK dijadwalkan bakal membacakan putusan sidang hasil sengketa Pilpres 2024 pada Senin (22/4) mendatang.
Pada Selasa (16/4) lalu, para pihak yang bersengketa terkait hasil Pilpres 2024 juga telah menyerahkan kesimpulan masing-masing.
Kini, delapan hakim konstitusi pun mulai berfokus menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).
Juru Bicara MK Fajar Laksono menjelaskan sebenarnya para hakim konstitusi sudah menggelar RPH sejak sidang pembuktian selesai. Namun, pekerjaan tersebut harus dilakukan bergiliran dengan sengketa pileg.
“Nah, mulai hari ini tanggal 16 (April) setelah kesimpulan tadi sampai dengan tanggal 21 (April) itu setiap hari diagendakan RPH, fokus untuk pembahasan perkara pilpres,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di Kantornya, Jakarta, Selasa (16/4).
(mnf/rds)
