“Saya betul-betul berharap semua pengurus PPIH Embarkasi Surabaya yang telah dilantik adalah orang-orang yang tepat dan amanah,” katanya usai melantik para pengurus di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Surabaya, Jumat.
Pengurus PPIH yang dilantik terdiri dari beberapa unsur instansi vertikal, yaitu Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag), Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Dinas Kesehatan Jatim.
Selain itu Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya, Kantor Otoritas Bandara Juanda, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas 1 Surabaya, Unit Pelaksana Teknis Asrama Haji Surabaya, Kantor Imigrasi Kelas 1 Surabaya, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda, Rumah Sakit Haji Surabaya dan Angkasa Pura 1 Bandara Juanda.
Pj Gubernur Adhy menjelaskan para pengurus dilantik sesuai dengan bidang dan kewenangan-nya.
“Masing-masing instansi vertikal di PPIH Embarkasi Surabaya memiliki peran yang sama pentingnya. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 398 Tahun 2024 tanggal 21 April 2024,” ujarnya.
Pj Gubernur Adhy mengapresiasi pelayanan fast track berupa pengecekan paspor yang baru pertama kalinya dilakukan di Embarkasi Surabaya.
“Karena sebelumnya cuma ada di Jakarta. Tahun ini bertambah Solo dan Surabaya. Tentunya sangat menguntungkan kita. Karena pengecekan administrasi sudah dilakukan di embarkasi, maka ketika tiba di bandara Arab Saudi bisa langsung menuju hotel,” ucapnya.
Pj Gubernur Adhy memastikan telah dilakukan evaluasi bersama Kemenag Jatim mengenai pemberangkatan jemaah haji tahun sebelumnya sebagai pelajaran bersama agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi.
“Pengalaman tahun lalu juga menjadi evaluasi dalam pemberangkatan jamaah haji kali ini. Sekali lagi selamat bagi pengurus PPIH Embarkasi Surabaya yang telah dilantik. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas dengan baik dan amanah,” katanya.
