Jakarta, CNN Indonesia —
Mantan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengkritik wacana untuk menambah lembaga kementerian dari 34 menjadi 40 kementerian di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Ganjar menjelaskan penambahan jumlah kementerian tak sesuai ketentuan undang-undang. Saat ini, kementerian berjumlah 30 dan empat kementerian koordinator. Menurutnya, politik akomodasi tak bisa dilakukan dengan melanggar ketentuan.
“Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang,” ucap Ganjar usai menghadiri halalbihalal ormas Barikade ’98 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDIP itu meyakini pasangan capres dan cawapres terpilih bisa lebih bijak mempertimbangkan wacana tersebut.
Sebaliknya, Ganjar mendorong Prabowo-Gibran membentuk zaken kabinet yang terdiri dari para ahli dan profesional. Menurut dia, zaken kabinet dibutuhkan di tengah situasi global yang kian tidak menentu.
“Maka yang paling bagus kabinetnya adalah zaken kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespons perubahan global yang sekarang sangat turbulance building. Saya kira itu yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini,” kata dia.
Prabowo sebelumnya dikabarkan akan menambah jumlah kementerian dari yang semula 34 menjadi 40.
Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan komposisi kabinet saat ini masih dibicarakan dengan berbagai pihak.
“Itu nanti ya. Masih dibahas, masih digodok dulu. Tunggu saja ya,” katanya usai memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakorpok) Pemerintah Kota (Pemkot) Solo di Bale Tawangarum, Balai Kota Solo, Selasa (7/5).
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak mengomentari jelas soal kabar tersebut. Namun ia menyatakan sepakat jika jumlah kementerian ke depan akan ditambah.
“Kalau memang ingin melibatkan banyak orang menurut saya enggak masalah, justru semakin banyak, semakin bagus kalau saya pribadi,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/5).
(thr/isn)
