Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko menekankan pentingnya penyusunan anggaran gaji dan tunjangan ASN yang presisi, efisien, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Anggaran Kas Gaji dan Tunjangan ASN di Nata Convention Hall, Rabu (19/8/2026).
Bimtek diikuti para perencana dan bendahara kas dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kecamatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur agar perencanaan hingga pelaksanaan anggaran berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan mendukung kebutuhan pembangunan daerah.
“Bimtek ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas perencana dan bendahara kas dalam menjalankan fungsi serta kewajibannya. Pemutakhiran pengetahuan dan kompetensi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengelolaan anggaran semakin tertib dan tepat,” ujarnya.
Antok menyoroti kebutuhan anggaran gaji dan tunjangan ASN yang saat ini mencapai sekitar 40 persen dari total APBD Kabupaten Ngawi. Besarnya proporsi tersebut turut dipengaruhi penurunan Transfer Dana Alokasi Umum (DAU) serta kewajiban pengangkatan ASN baru, baik PNS maupun PPPK. Kondisi ini menuntut perencanaan anggaran yang semakin cermat dan presisi.
“Dengan proporsi yang besar, selisih satu persen saja memberikan dampak yang besar. Karena itu, perencanaan hingga realisasinya harus dilakukan secara presisi dan efektif,” tegasnya.
Ia juga meminta OPD meninggalkan pola pembagian anggaran secara merata tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas. Anggaran perlu diarahkan pada program yang benar-benar mendukung target pembangunan daerah sesuai RKPD dan RPJMD. “Stigma bahwa anggaran harus dibagi rata perlu dihilangkan. Fokus kita adalah mendukung prioritas dan super prioritas daerah, bukan kepentingan sektoral masing-masing OPD,” pesannya.
Antok menegaskan efisiensi bukan berarti seluruh OPD harus memangkas anggaran dengan besaran yang sama. Alokasi belanja perlu disesuaikan dengan kebutuhan program, tingkat prioritas, dan target kinerja. Program yang mendukung prioritas daerah dapat diperkuat, sedangkan kegiatan yang tidak selaras perlu dievaluasi. Ia juga mengapresiasi peran para perencana dan bendahara kas dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. Melalui Bimtek ini, penguatan kapasitas diharapkan semakin mendorong pengelolaan anggaran yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan berkualitas.
Telah Dilihat : 7
