Jakarta, CNN Indonesia —
Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi menyayangkan pernyataan Anggota Komite HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) atau CCPR Bacre Waly Ndiaye, yang mempertanyakan netralitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pencalonan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.
Ia berpendapat pernyataan yang dilontarkan Ndiaye di Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa, Swiss, Selasa (12/3) lalu sangatlah tendensius.
“Ya itu yang sangat saya sesalkan, oleh karenanya saya berulang kali sampaikan ini adalah suatu hal yang prasangka negatif dan cenderung tendensius,” kata Bobby di kompleks parlemen, Selasa (19/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bobby menyatakan pernyataan Ndiaye itu sangatlah tidak etis untuk disampaikan di dalam forum resmi tersebut.
Ia pun menyarankan Kementerian Luar Negeri RI untuk menelusuri agenda setting apa yang hendak dicapai lewat pernyataan itu.
“Perlu diwaspadai agenda-agenda yang negatif dari suatu kelompok yang mencoba menaikkan hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi masalah kita di dalam negeri untuk digulirkan jadi isu internasional,” ucap dia.
Bobby lantas bersepakat dengan sikap para diplomat Indonesia yang hadir di forum itu untuk tak menggubris pernyataan tersebut lantaran tak relevan untuk dijawab.
Pada saat yang sama, ia juga membandingkan kondisi Indonesia dengan Senegal negara asal Ndiaye. Menurutnya kondisi di Indonesia baik-baik saja, tak seperti di Senegal yang justru menunda pelaksanaan pemilu.
“Dan juga di sana situasi juga tidak kondusif dan juga paling utama mulai Juni 2023 di Senegal pun sudah menutup akses internetnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Ndiaye mempertanyakan seraya menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan syarat usia capres-cawapres.
“Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir yang mengubah syarat pencalonan, memperbolehkan anak presiden untuk ikut dalam pencalonan,” kata Ndiaye dalam sidang yang ditayangkan di situs UN Web TV, Selasa (12/3).
Ia juga bertanya mengenai tanggapan pemerintah terkait penyelidikan berbagai dugaan intervensi dalam pemilu tersebut.
Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat tidak merespons pernyataan itu. Delegasi Indonesia justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lain pada sesi tanya jawab.
Kemenlu sendiri telah buka suara perihal itu dengan mengklarifikasi bahwa pertemuan itu bersifat dialog interaktif secara sukarela dan kehadiran Indonesia menjadi bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik.
Kehadiran Indonesia pada pertemuan itu juga sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB. Namun, Kemlu tidak memberi tanggapan yang signifikan terkait komentar salah satu anggota Komite HAM PBB asal Senegal itu.
“Sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) adalah pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan Negara Pihak, antara lain guna mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak”, demikian pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, pada Senin (18/3).
(mnf/dna)
