Jakarta, CNN Indonesia —
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily, membeberkan postur anggaran perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial (bansos) dan bantuan el nino di dalam sidang sengketa Pilpres 2024 hari ini, Kamis (4/4).
Kapasitas Ace dalam sidang ini sebagai saksi yang dihadirkan dari tim kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Girban Rakabuming Raka.
Ace menjelaskan postur anggaran ini untuk membantah adanya politisasi dan penyalahgunaan bansos untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia membeberkan perlindungan sosial (perlinsos) terdiri dari bansos, jaminan sosial, subsidi dan perlindungan sosial lainnya.
Kemudian, lanjutnya, Bansos dibagi menjadi dua yakni bansos reguler dan bansos pada kondisi tertentu. Bansos reguler meliputi PKH, kartu sembako, PIP, dan KIP Kuliah.
Bantuan reguler PKH tahun 2023 dan 2024 sebanyak Rp28,1 triliun. Kemudian, kartu sembako Rp44,5 triliun, di tahun 2024 itu sama Rp45,1 triliun.
Untuk KIP Kuliah di bawah Kemendikbud itu Rp12,9 triliun di tahun 2023. Pada 2024, sebanyak Rp15,1 triliun.
Ada juga bansos untuk bantuan pendidikan yang disebut PIP sebesar Rp11,1 triliun untuk 20,3 juta siswa pada 2023. Kemudian, di tahun 2024 dianggarkan 14,9 triliun untuk 20,8 juta siswa.
Sementara jaminan sosial, salah satunya JKN yakni Rp46,3 triliun tahun 2023 dan 46,5 triliun tahun 2024.
Untuk subsidi, Ace menyebut anggaran terbesar untuk subsidi energi. Subsidi ini dikelola oleh Kementerian ESDM.
Subsidi tersebut tidak diberikan dalam bentuk cash, tapi dibayarkan langsung pemerintah misalnya kepada Pertamina.
“Itu besarnya untuk tahun 2024 itu 277,7 triliun (2023 besaran 258,3 triliun) justru ini yang paling besar,” demikian tulis Ace dalam pemaparannya di sidang MK.
Kemudian, kartu pra kerja Rp2,8 triliun pada 2023. Pada tahun 2024 menjadi Rp5,0 triliun.
Ada juga BLT dana desa yang ditransfer ke desa yang pengawasannya dari Kementerian Desa Rp10,4 triliun tahun 2023. Anggaran BLT pada 2024 menjadi Rp10,7 triliun.
Lalu, Perlindungan Sosial Lainnya terdiri dari penanggulangan bencana, bantuan iuran JKN, BLT El Nino, Bantuan Beras Bulog dan Pembiayaan Ultra Mikro.
Bantuan El Nino mencapai Rp 7,2 triliun yang dianggarkan dalam APBN 2023. Ace menyebut bantuan El Nino yang sering dianggap memengaruhi hasil Pilpres ini baru dianggarkan pada 2023.
Bantah ada politisasi bansos
Ace menyebut semua anggaran itu telah disepakati seluruh fraksi di DPR periode 2019-2024, termasuk partai-partai pengusung paslon 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Adapun penerima bansos, kata Ace, mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial (Dtks) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial.
Dia menyebut data Dtks berasal dari Pemda dan sudah diverifikasi pada semua tingkatan. Oleh sebab itu, dia meyakini tidak ada politisasi bansos di Pilpres 2024.
Apalagi, kata dia, Mensos Tri Rismaharini yang memegang kendali data penerima bansos berasal dari PDIP–Partai pengusung paslon 03 Ganjar-Mahfud yang juga menjadi pihak pemohon dalam gugatan sengketa Pilpres.
“Program ini, proses penyalurannya harus diketahui oleh kita semua. Rasanya tidak mungkin ada pesan-pesan politik karena langsung diberikan pada penerima bantuan yang mengacu pada Dtks. Data Dtks ini berasal dari pemda,” ujar Ace.
“Itu ada juklak dan juknisnya bagaimana proses verifikasi data yang dimiliki oleh Kemensos yang tentu kita tahu Kemensos ini menterinya berasal dari partai mana,” imbuh politikus Golkar itu.
(yla/kid)
