Jakarta, CNN Indonesia —
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin angkat suara usai disebut dalam film dokumenter kecurangan pemilu 2024 Dirty Vote yang tayang pada Minggu (11/2) kemarin.
Bey membantah pernyataan yang disampaikan dalam film Dirty Vote apabila penunjukan Pj Kepala Daerah dilakukan secara janggal karena didesain untuk kepentingan Pemilu 2024.
“Terkait saya ada di situ (Dirty Vote) memang betul saya dari Sekretariat Presiden, tapi saya itu netral sejak awal dan tidak pernah berpihak,” ujarnya kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Senin (12/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bey lantas meminta agar pihak terkait untuk membuktikan tudingan yang menyebut dirinya tidak bersikap netral atau mendukung pasangan tertentu dalam Pilpres 2024.
“Silakan teman-teman lihat kapan saya berpihak pada pihak tertentu, saya netral dari awal. Saya netral dari awal, silakan tunjukkan kalau saya tidak netral,” tegasnya.
Sebelumnya dalam film Dirty Vote Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut terdapat kejanggalan yang terjadi dalam penunjukan penjabat gubernur oleh Presiden Jokowi.
Ia menyebut Presiden memiliki wewenang yang luar biasa menunjuk penjabat gubernur sekaligus memberi pengaruh luar biasa dalam penunjukan pejabat bupati dan wali kota.
Kewenangan penunjukan di bawah level Gubernur ada di Menteri Dalam Negeri yang kemudian mendapat restu dari Presiden.
“Gambaran ini menunjukkan sebaran penunjukan pejabat bupati, wali kota, sekaligus gubernur di seluruh Indonesia. Hanya saja, kalau kita lihat peran dari Pak Tito karnavian sebagai Mendagri dan restu dari presiden dalam penunjukan pejabat kepala daerah pada dasarnya mereka tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Feri kemudian mencontohkan penunjukan Bey Machmudin. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Biro kesekretariatan presiden di 2016 dan kemudian menjadi Deputi kesekretariatan presiden di 2021, sebelum akhirnya jadi Penjabat Gubernur.
(tfq/DAL)
