Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Jatim Benny Sampirwanto saat dikonfirmasi di Surabaya Selasa mengatakan, tata kelola bantuan logistik di area terdampak bencana di kawasan Provinsi Jawa Timur perlu diatur secara sistematis agar berjalan lebih efektif.
“Sebab, logistik adalah salah satu penyangga utama dalam urusan penanggulangan bencana, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana,” katanya di sela Sosialisasi Surat Keputusan Gubernur tentang Klaster Logistik Pemprov Jatim di Surabaya.
Ia menjelaskan, saat ini BPBD Provinsi Jatim melibatkan berbagai pihak serta didukung oleh program Siap Siaga (program Kemitraan Australia-Indonesia untuk kesiapsiagaan bencana) membentuk Klaster Logistik PB Jawa Timur.
“Hal ini sudah dituangkan dalam Surat Keputusan -SK- Gubernur No. 188/741/Kpts/013/2023 tentang Pelaksanaan Klaster Logistik PB Jatim. Yaitu meliputi Perencanaan, Penyelenggaraan, Monitoring serta Evaluasi kegiatan bidang logistik dalam semua fase atau siklus bencana seperti prabencana, saat bencana, dan pascabencana,” katanya.
Ia mengatakan, karena PB merupakan urusan bersama, maka diperlukan penyamaan pemahaman tentang tujuan dan maksud pembentukan Klaster Logistik.
“Serta peran setiap pihak berdasarkan SK gubernur,” katanya.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jatim Satriyo Nurseno pada kesempatan itu mengatakan Klaster Logistik ini sangat penting untuk menghadapi risiko dan ancaman bencana yang ada di Jatim.
Ini mengacu pada kondisi Jatim yang merupakan wilayah terluas nomor tiga di Indonesia dengan intensitas bencana yang tinggi.
“Data statistik menunjukkan, terdiri atas 38 kabupaten dan kota dengan 2.704 desa dan kelurahan di daerah risiko bencana tinggi. Total lebih dari 35.000 penduduk tinggal di daerah rawan bencana,” katanya.
Dalam Klaster Logistik tersebut, kata dia, terdapat 58 lembaga yang sudah dihimpun menjadi anggota agar bisa berkoordinasi dengan efektif sehingga memperlancar pasokan dan distribusi kebutuhan warga yang terdampak bencana.
“Lembaga-lembaga itu termasuk organisasi perangkat daerah -OPD- badan pemerintah, badan usaha, lembaga non pemerintah, Palang Merah Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia,” katanya.
Koordinator Program Siap Siaga Jawa Timur, Ancilla Bere menjelaskan, salah satu tujuan untuk pembentukan klaster ini adalah membangun komunikasi yang efektif antaranggota klaster.
“Selama ini, jika ada bencana, bantuan dari berbagai pihak berdatangan ke lokasi bencana. Sayangnya, jenis logistik itu ada yang tidak sesuai kebutuhan. Akhirnya, terjadi penumpukan bantuan sebab tidak ada mekanisme distribusi bantuan yang tepat,” katanya.
Bahkan, kata dia, terjadi kekurangan bantuan di titik bencana lainnya karena akses atau saat penyebarluasan logistik itu belum memadai dan disiapkan secara baik.
“Maka, diharapkan melalui klaster ini ada satu wadah ini dapat meratakan bantuan logistik, baik peralatan atau non peralatan, serta meminimalkan tumpang tindih bantuan,” katanya.
