Jakarta, CNN Indonesia —
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto blak-blakan soal kelemahan dari sistem demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia saat ini.
Menurut Hasto, sistem demokrasi liberal memungkinkan setiap orang memiliki kelemahan jika dicari-cari. Kondisi tersebut membuat setiap politisi saling mengunci kelemahan masing-masing.
“Ya kalau dicari kelemahannya pasti ada kelemahannya. Karena demokrasi kita demokrasi liberal. Saling ngunci. Itu terjadi,” kata Hasto dalam wawancara khusus di stasiun televisi swasta, Minggu (17/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan itu ia sampaikan sekaligus merespons peluang dirinya dikriminalisasi dengan kasus hukum tertentu, termasuk di antaranya lewat kasus hukum Harun Masiku.
Hasto mengaku bahwa akan banyak para pakar hukum yang membela dirinya maupun elit-elit PDIP lain jika sampai dikriminalisasi dalam pemilu.
“Para pakar hukum ini, para lawyer ini juga kemudian mereka mengatakan, kami akan membela, kalau terjadi kriminalisasi terhadap elit-elit PDIP,” kata dia.
Hasto pada kesempatan itu sekaligus menyinggung kasus Harun Masiku yang kerap dikaitkan dengan dirinya. Dia berpandangan kasus tersebut belakangan mulai digunakan sebagai serangan politik atas sikap PDIP.
“Sebenarnya kasus itu memang suatu quote and quote suatu proses untuk mengkaitkan dengan saya. Padahal sudah ada tiga yang menjalani hukuman pidana karena terkait dengan suap tersebut,” kata Hasto.
Padahal, lanjutnya, dia mengaku telah memberikan penjelasan di pengadilan terkait dugaan keterkaitan dengan kasus tersebut. Dan tidak ditemukan fakta keterkaitan yang dimaksud.
“Ketika saya persoalkan kecurangan pemilu, ketika saya mengkritisi Pak Jokowi, partai-partai yang juga bersama dengan satu gerbong untuk mengusung Prabowo dan Gibran, tiba-tiba selalu dimunculkan Harun Masiku. seolah-olah itu dikaitkan dengan saya. Padahal enggak ada kaitannya,” kata dia.
(thr/pua)
