Pengawasan intensif di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan publik.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan Penandatanganan Rencana Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkup Pemkab Ngawi, Jumat (17/4/2026) di Command Center Setda.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jatmiko, Sekretaris Daerah Mokh Sodiq Triwidiyanto, kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Ngawi.
Bupati Ngawi menegaskan pentingnya penguatan SPIP serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Ia menginstruksikan kepala OPD untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin hingga ke tingkat pelaksana. Di sektor pendidikan, fokus diarahkan pada pemenuhan SPM serta penguatan komunikasi antara sekolah, komite, dan wali murid.
Sementara itu, di sektor kesehatan, pendetailan SPM di puskesmas dan rumah sakit dinilai penting untuk menjamin kepuasan masyarakat.
“Di era digitalisasi dan media sosial saat ini, masyarakat sangat mudah berkeluh kesah. Jika kanal pengaduan tidak responsif, mereka akan beralih ke media sosial yang narasinya lebih sulit dikendalikan,” ujarnya.
Selain itu, pengelolaan aset desa juga menjadi perhatian, khususnya dalam hal tertib administrasi guna mencegah potensi penyalahgunaan. Optimalisasi penggunaan CCTV di ruang pelayanan turut didorong sebagai bentuk perlindungan bagi aparatur sekaligus bukti pendukung jika terjadi aduan yang tidak sesuai fakta.
Menutup arahannya, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak reaktif terhadap kritik di media sosial, melainkan menjawabnya dengan kinerja serta data yang akurat.
“Kita harus menjawab tantangan dan kritik dengan prestasi serta narasi positif berbasis data,” tegasnya.
Telah Dilihat : 2
