Jakarta, CNN Indonesia —
Politikus PDIP Henry Yosodiningrat meralat pernyataannya soal arahan dari Kapolri kepada jajaran Polda untuk memenangkan pasangan tertentu di Pilpres 2024.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Henry usai bertemu dengan Kabaharkam Polri Komjen Fadil Imran di Mabes Polri, pada Senin (12/2). Ia memastikan informasi yang sebelumnya sempat disampaikan dalam sebuah diskusi merupakan hoaks.
“Sudah terkonfirmasi bahwa informasi itu tidak betul, (Kapolri) memberikan arahan kepada Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) 5 poin seperti yang saya sampaikan itu,” ujarnya kepada wartawan di lokasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Henry menjelaskan mulanya informasi hoaks tersebut ia terima melalui aplikasi WhatsApp saat dalam perjalanan menuju acara diskusi bersama Pakar Militer Connie Rahakundini.
Ia lantas sengaja menyampaikan informasi tersebut dalam agenda diskusi dengan harapan Pemilu dapat berjalan secara adil dan tidak ada kecurangan apapun. Karenanya, Henry mengaku dirinya siap jika memang harus diperiksa terkait pernyataannya itu.
“Waktu perjalanan saat mau ke acara, saya lagi buka WA saya lihat ada itu dan saya sampaikan di diskusi. Saya sampaikan itu semata mata karena kecintaan saya terhadap negeri ini,” jelasnya.
“Makanya saya sampaikan, kalau memang ini enggak benar, tolong diklarifikasi ke saya. Tapi kalo memang benar saya bilang ‘mbok ya ditarik dan ya mbok malu’,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Henry mengakui dirinya memang tidak sempat mengonfirmasi pesan itu secara langsung kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia kemudian mengaku baru dihubungi sejumlah Kapolda setelah pernyataannya viral di media sosial.
“Memang semestinya saya konfirmasi ke Kapolri ya tapi karena buntu komunikasi saya tidak punya kontak beliau dan saya tidak konfirmasi,” tuturnya.
Dalam komunikasi dengan sejumlah Kapolda tersebut, Henry mengatakan dirinya sempat dijelaskan bahwa informasi yang disampaikannya keliru.
Hanya saja, ia memutuskan untuk tidak langsung percaya dan memilih mengonfirmasi langsung kepada Kabaharkam Polri yang membawahi Direktorat Binmas ditingkat Polda.
“Beliau (Fadil) telepon saya mengatakan bahwa sudah konfirmasi dengan pak Kapolri dan sudah terkonfirmasi bahwa informasi itu tidak betul,” ujarnya.
“Saya perlu ketemu untuk menanyakan langsung, kemudian tadi dijelaskan bahwa apa yang beliau sampaikan lewat telepon itu memang benar adanya. Dalam arti tidak pernah ada arahan dari Kapolri, itu saja,” sambungnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Fadil menilai kasus salah paham tersebut sudah selesai. Ia lantas berharap dengan adanya klarifikasi tersebut masyarakat tidak lagi terpengaruh dengan berita hoaks di media sosial.
“Dengan klarifikasi dari beliau (Henry) saya harap informasi yang beredar di media sosial masyarakat jadi tahu dan bisa memahami, kita luruskan semua,” pungkasnya.
Sebelumnya dalam potongan video yang viral dalam sebuah forum diskusi Henry membeberkan lima dugaan ketidaknetralan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Pertama, Kapolri disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu. Dua, sistem door to door oleh bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi.
Ketiga, diperintahkan untuk mengerahkan da’i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.
Selain itu, empat, Kapolri disebut juga meminta agar mengontrol para da’i kamtibmas dengan menyediakan masing-masing satu perangkat handphone baru dengan nomor simcard luar negeri dan modem mobile internet.
Terakhir, Kapolri juga disebut meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing.
(tfq/bmw)
