Pemerintah Kabupaten Ngawi mendorong penajaman nomenklatur belanja pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) serta evaluasi skema transfer daerah berbasis kinerja dalam forum REBOAN (Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah), Rabu (12/8/2026). Kegiatan tersebut diikuti Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan Sekretaris Daerah Ngawi Mokh Sodiq Triwidiyanto dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
Ony menilai masih terdapat sejumlah kegiatan daerah yang belum terakomodasi secara rinci dalam nomenklatur SIPD. Ia juga meminta kejelasan regulasi terkait hibah kepada instansi vertikal agar pemerintah daerah memiliki pedoman penganggaran yang tegas.
Selain nomenklatur, Ony mendorong agar skema Dana Alokasi Umum (DAU) turut mempertimbangkan kepatuhan dan kinerja pembangunan daerah. “Ketika semuanya sudah di atas 95 persen, DAU-nya malah hilang. Padahal kita ingin ketika ini kemudian patuh, dari kabupaten yang patuh, terus menjalankan aturan dan kewajiban belanja yang telah ditetapkan, ada kemudian apresiasi,” ungkapnya.
Komitmen tersebut, lanjutnya, tercermin dari sejumlah capaian pembangunan Ngawi, seperti jalan mantap 97 persen, Universal Health Coverage (UHC) 100 persen, sarana dan prasarana pendidikan sekitar 92 persen, serta beasiswa bagi 1.000 anak. Di sektor pertanian, Ngawi juga mempertahankan produktivitas padi tertinggi secara nasional selama tiga tahun berturut-turut.
Di sisi lain, investasi di Kabupaten Ngawi meningkat dari rata-rata Rp300–400 miliar menjadi sekitar Rp3 triliun per tahun dalam tiga tahun terakhir. Pemkab Ngawi juga terus memperkuat PAD dan pelayanan dasar, termasuk penyediaan air bersih yang tingkat kecukupannya telah mencapai sekitar 98 persen.
Melalui forum REBOAN, Pemkab Ngawi berharap kebijakan transfer daerah dapat lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kinerja dan kepatuhan daerah. Dukungan pembiayaan tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Telah Dilihat : 9
