Penjabat Wali Kota Kediri Zanariah mengemukakan pemkot sudah membuat program pengentasan permukiman kumuh. Dalam Ekspose Proposal DAK (Dana Alokasi Khusus) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) TA 2025, dijelaskan terkait dengan titik-titik yang menjadi fokus dalam pengentasan tersebut.
“Kawasan kumuh yang kami ajukan adalah Kawasan Ketami II yang ada di Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Ketami II ini berlokasi di bagian timur wilayah kota dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kediri. Luasnya 9,6 ha, masuk kategori kumuh ringan dengan skor kekumuhan 21, dimana mayoritas penduduknya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mayoritas penduduk merupakan buruh tani atau ternak ikan dan sektor informal lainnya,” katanya di Kediri, Jumat.
Ia menambahkan analisis SWOT (strengths / kekuatan, weaknesses / kelemahan, opportunities / peluang, dan threats / ancaman) dalam penanganan permukiman kumuh di kawasan Ketami II dan intervensi yang dilakukan yakni dengan pembangunan baru/peningkatan kualitas RTLH total 21 unit rumah, pembangunan dan peningkatan kualitas jalan lingkungan, perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dari jalur perpipaan terdekat sejauh 3,5 kilometer.
Selain itu, juga terdapat pembangunan drainase lingkungan 1.205,5 meter, peningkatan kualitas tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, dan recycle (TPS3R) dengan tujuan peningkatan ekonomi warga dan pengelolaan sampah pada sumbernya.
Terdapat juga pembangunan 16 unit mandi, cuci, kakus (MCK) individu, serta pengadaan alat pemadam api ringan (APAR) pada setiap RT.
Konsep dasar dalam penanganan permukiman kumuh ini, kata dia, adalah peningkatan kualitas permukiman dan lingkungannya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Problem Kekumuhan dapat teratasi sekaligus merubah wajah kawasan.
“Kami juga mengusulkan inovasi dalam usulan DAK Tematik PPKT di Kelurahan Ketami mengusung tema Cupang (Cukupe Pangan) berupa pengelolaan TPS3R Ketami, wisata edukasi pengelolaan TPS3R dan ikan hias, budi daya ikan lele, dan pengembangan RTLH menjadi homestay untuk mendukung wisata budidaya ikan cupang,” ujar dia.
Zanariah juga mengungkapkan tentang keberlanjutan pascaintervensi penanganan kumuh, yakni terkait rencana operasional, pemeliharaan, dan perawatan, yang akan dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antarpemangku kebijakan dan masyarakat.
“Saya selalu menekankan kepada jajaran saya untuk menghilangkan sekat-sekat sektoral untuk memastikan program pemerintah bisa memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat, termasuk intervensi penanganan kumuh ini,” kata dia.
