Solo, CNN Indonesia —
Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merespon Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengusulkan agar presiden terpilih, Prabowo Subianto tidak mengajak orang toxic ke pemerintahan.
Gibran mengaku tidak tahu siapa orang yang dimaksud Luhut agar tidak diajak ke dalam pemerintahannya bersama Prabowo.
“Spesifiknya siapa? Tanyakan Pak Luhut ya. Saya kan nggak tahu yang dimaksud toxic siapa,” kata Gibran usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Kota Solo, Senin (6/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gibran yang juga Wali Kota Solo itu mengaku terbuka menerima masukan dari berbagai pihak. Ia mengingatkan sejak awal pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen akan merangkul kubu-kubu yang bertarung dengannya di Pilpres 2024.
“Saya kira semua yang ada di dalam pemerintahan, yang ada di luar koalisi, ataupun mantan-mantan kontestan siapapun berhak kok memberikan masukan,” katanya
Gibran mengatakan selama ini selalu berusaha menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Termasuk dengan mereka yang berseberangan dengannya di Pilpres 2024 lalu.
“Kalau saya kan berkawan dan berteman dengan semua. Di dalam koalisi, luar koalisi, semua saya jadikan teman, saya jadikan guru,” katanya.
Luhut sebelumnya memberi pesan kepada Prabowo agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan.
Pernyataan itu Luhut sampaikan saat bicara dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta, Jumat (3/5).
“Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” kata Luhut.
Luhut mengaku telah mendapat pelajaran selama menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Luhut mengatakan bahwa masalah pemerintah adalah regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Banyak yang harus dibenahi.
Ia menyebut solusinya adalah melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi aturan. Karenanya, Luhut mendorong digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia yang terintegrasi. Jika ada orang yang tidak setuju dengan itu, jelas Luhut, akan menghambat kemajuan.
Selain itu, Luhut juga mengaku pernah memberi saran kepada Jokowi agar mengganti orang-orang yang tidak setuju.
“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” jelas Luhut.
Luhut pun berpesan kepada Prabowo agar lebih selektif dalam memilih orang untuk menjadi bagian dari kabinet. Jangan sampai kemajuan Indonesia terhambat oleh orang di dalam pemerintahan itu sendiri.
(syd/bmw)
