“Situbondo sudah ada tujuh desa inklusi yang ditetapkan pada tahun 2023, sedangkan tahun ini bertambah delapan desa tapi masih dalam pendampingan dan pembinaan,” katanya usai Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Difabel di Pendopo Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Selasa.
Tujuh desa inklusi yang sudah ditetapkan itu, yakni Desa Klatakan, Balung, Tambak Ukir, Kendit, Bugeman (Kecamatan Kendit), Desa Kotakan dan Desa Olean (Kecamatan Situbondo).
Sedangkan desa inklusi dalam proses pendampingan, yaitu Desa Trebungan, Desa Tanjungglugur (Kecamatan Mangaran, Desa Juglangan, Klampokan, Curah Jeru, Tenggir (Kecamatan Panji), Desa Kapongan, Peleyan (Kecamatan Kapongan).
Wawan menjelaskan bahwa ada beberapa indikator desa/kabupaten inklusi, di antaranya adanya partisipasi disabilitas, upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, terjaminnya aksesibilitas serta sikap inklusif warga di desa itu.
“Di sisi lain agar ada pedoman baku saat ini sedang dibahas peraturan bupati tentang pembentukan desa inklusi di Situbondo. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah kepedulian terhadap teman-teman difabel, sehingga mereka mendapatkan akses yang sama,” ujarnya.
Wawan menambahkan, desa inklusi merupakan desa yang juga memenuhi hak dan ruang yang sama terhadap orang dengan disabilitas, dan memberikan kesempatan kepada sesama yang ada di dalam wilayah administrasi di desa.
Selain itu, orang dengan disabilitas dapat atau setara dengan masyarakat lainnya terutama dalam mengakses layanan serta mendapatkan manfaat dari pembangunan di desa.
“Ketika desa itu sudah ditetapkan sebagai desa inklusi, artinya ada ruang yang bagi teman-teman difabel. Misalnya ketika ada pembahasan APBDes teman difabel juga diundang dan bisa menyampaikan ide, harapan dan gagasannya,” kata Wawan.
