Memasuki akhir tahun 2014 ini, pihak Pemkab Ngawi masih menunggak pembayaran beras bagi masyarakat miskin (raskin) hingga mencapai Rp1,7 miliar hingga berakibat pada penghentian distribusi raskin di wilayah setempat.
“Sampai saat ini tunggakan raskin kita masih ada Rp1,7 miliar. Jumlah tersebut merupakan tunggakan dari 17 kecamatan,” ujar Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Ngawi, Aris Dewanto, Kamis (4/12/2014), seperti dilansir BeritaJatim.
Aris mengatakan, masyarakat penerima jatah sebenarnya sudah membayar lunas pembelian raskin. Namun, pihak pengelola tidak langsung menyetorkannya ke Bulog.
“Jadi nyantolnya bukan pada masyarakat, melainkan pada pihak pengelolanya. Hal itu terjadi berulang kali meski pihak pengelola telah ditegor,” kata Aris.
Sesuai data yang ada, wilayah yang masih menunggak antara lain, Kecamatan Sine sebesar Rp333,9 juta, Ngrambe Rp216,8 juta, dan Jogorogo Rp 55,8 juta. Kecamatan Kendal Rp6,7 juta, Geneng Rp190,3 juta, Kwadungan Rp64 juta, Karangjati Rp38,5 juta, Ngawi Rp78,7 juta, Paron Rp108,4 juta, serta Kedunggalar Rp169,4 juta.
Lalu, Kecamatan Widodaren Rp74,1 juta, Mantingan Rp74,1 juta, Bringin Rp43,1 juta, Pitu Rp3,4 juta, Gerih Rp136,4 juta, Kasreman Rp10,3 juta, dan Karanganyar Rp195,1 juta.
Akibat tunggakan tersebut, Bulog Sub Divre IV Madiun akan menghentikan penyaluran raskin sementara. Pihaknya juga sudah meminta kepala desa bersangkutan untuk segera menyelesaikan pembayaran raskin tepat waktu. Sehingga warga penerima raskin tidak menjadi korban.
