Jakarta, CNN Indonesia —
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar dugaan kecurangan Pilpres 2024 dilaporkan ke Bawaslu hanya ucapan normatif.
Hasto menilai pernyataan tersebut faktanya tidak sesuai kondisi di lapangan. Dia menyoroti sejumlah dugaan kecurangan mulai dari mobilisasi kepala desa dan intimidasi yang terjadi di lapangan.
“Itu suatu sikap normatif. Kan di dalam praktik kita tahu ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata,” kata Hasto di gedung High End, Jakarta Pusat, Kamis (15/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Pada akhirnya banyak pihak yang menilai meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu,” imbuhnya.
Hasto mengatakan mulai saat ini rakyat Indonesia lah yang akan menjadi pengawas pemilu. Dalam politik, kata dia, benar dan salah akan ditentukan di kemudian hari. Hasto minta rakyat mencermati hal itu bersama.
“Dan di dalam politik itu berlaku bahwa benar tidak ya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama,” kata dia yang juga dikenal sebagai Sekretaris TPN paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu.
Presiden sebelumnya mengimbau masyarakat untuk tidak hanya teriak-teriak soal dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Dia menyarankan masyarakat yang tak puas dengan hasil pilpres untuk melapor ke Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti, langsung bawa ke Bawaslu. Ada bukti, bawa ke MK,” kata Jokowi setelah menghadiri IIMS di JI Expo, Jakarta, Kamis (15/2).
(thr/kid)
