“Selain sosialisasi, patroli kawal hak pilih juga mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Februari 2024, khususnya bagi warga disabilitas sehingga kita bisa tampung usulannya untuk pilkada nanti,” ujar Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Madiun, Mohda Alfian saat patroli kawal hak pilih di ruang pertemuan Shelter Dinsos PPPA Kota Madiun di Jalan Srindit, Selasa.
“Hari ini kami melaksanakan Juga, mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Februari 2024. Khususnya, bagi warga disabilitas,” ujar Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Madiun, Mohda Alfian.
Berbagai masukan dari anggota komunitas disabilitas dikemukakan dalam kegiatan tersebut. Mulai dari lokasi TPS yang kurang ramah difabel, kurang sigapnya petugas dalam melayani pemilih difabel, hingga ketentuan pendamping yang tidak boleh masuk bilik suara sehingga menyulitkan pemilih dengan kondisi tunanetra.
Untuk itu, Mohda berharap masukan ini dapat menjadi bahan evaluasi pada pelaksanaan Pilkada 224 November mendatang. Sehingga, pilkada dapat berjalan dengan lebih ramah bagi difabel.
“Saya harap semua warga, termasuk kaum disabilitas, bisa terfasilitasi. Sehingga, bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik,” katanya.
Sementara itu, harapan serupa juga disampaikan oleh Ketua Persatuan Penyandang Difabel Kota Madiun Parlan Raharjo.
“Semoga di Pilkada Kota Madiun mendatang semua petugas bisa lebih siap memfasilitasi para pemilih difabel, sehingga hak pilih dapat tersalurkan,” kata Parlan.
