Jakarta, CNN Indonesia —
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ikut merespons soal film dokumenter Dirty Vote yang baru saja dirilis. Dalam film dari rumah produksi Watch Doc itu, Bawaslu berulang kali disebut.
Bagja menegaskan Bawaslu menerima kritik publik. Namun, ia mengklaim Bawaslu sudah melakukan tugas dan fungsi sesuai aturan undang-undang.
“Tergantung masyarakatnya juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa men-drive (menyetir) perspektif masyarakat,” ujar Bagja di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kita melakukan tugas fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” sambungnya.
Bagja pun tak banyak berkomentar lebih jauh. Dia hanya mengatakan hal-hal yang menimbulkan konflik sebaiknya dihindari jelang hari pemungutan suara Pemilu 2024.
“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan karena sekarang menjelang masa pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” ucap dia.
Rumah produksi WatchDoc merilis film dokumenter Dirty Vote. Film yang disutradarai Dandhy Dwi Laksono itu berisi tentang dugaan kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.
Film itu menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.
“Ketiganya menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi,” dikutip dari siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com.
Dalam film tersebut Bawaslu dianggap tak netral dalam menangani kasus-kasus pelanggaran kampanye yang melibatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Di antaranya saat Gibran berkampanye di Car Free Day (CFD) di wilayah Thamrin-Bundaran Hotel Indonesia dengan membagi-bagikan susu. Lalu, penggunaan akun media sosial X (Twitter) milik Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mengampanyekan Prabowo-Gibran.
“Faktanya Bawaslu inkompeten. Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran, padahal harusnya ada sanksi yang menjerakan agar peristiwa tidak berulang,” kata Feri Amsari dalam film.
WatchDoc pernah merilis film-film dalam momentum pemilu. Pada 2014, mereka meluncurkan film Ketujuh. Lalu pada 2017, menjelang Pilkada DKI Jakarta, mereka menerbitkan Jakarta Unfair. Pada Pilpres 2019, ada film Sexy Killers.
(can/tsa)
