Jakarta, CNN Indonesia —
Fraksi Partai NasDem di DPR mengaku terus berkomunikasi dengan PDIP secara informal soal rencana hak angket untuk mendalami dugaan kecurangan Pemilu dan Pilpres 2024. Kedua partai masih mematangkan rencana tersebut.
“Secara informal sudah ada pembicaraan (dengan fraksi PDI Perjuangan), tetapi kita lagi memastikan pematangan dari proses komunikasi ini,” kata anggota Fraksi Partai NasDem Taufik Basari, saat dihubungi, Kamis (7/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tobas, sapaan akrabnya, menyebut PDIP adalah kunci dalam rencana hak angket di parlemen karena merupakan fraksi dengan kursi terbanyak. Ia mengatakan NasDem menunggu dan menghormati langkah PDIP selanjutnya.
“Karena mereka yang mengawali usulan hak angket ini dan juga sebagai fraksi terbesar dan kita menghormati, ya kita menunggu juga kesiapan PDI Perjuangan,” ujar dia.
Tobas pun memastikan NasDem siap untuk mendukung usulan hak angket, termasuk jika PDIP tak jadi ikut mendukung.
Dia belum dapat memastikan kapan usulan hak angket itu akan disampaikan. Persyaratan hak angket, seperti substansi dan objek, juga terus dipenuhi.
“Substansinya harus kuat termasuk juga alasan-alasannya misalnya pelanggaran UU mana yang terjadi, kebijakan apa yang mau kita selidiki, atau penyalahgunaan anggaran mana yang selama ini terjadi, itu yang harus kita pastikan termuat dalam pengajuan hak angket kita,” ucap Tobas.
Tiga anggota DPR dalam paripurna pembukaan masa sidang, Selasa (5/3), telah mendorong hak angket. Mereka yakni, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.
Mereka menyoroti dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024. Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk secara khusus mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang sebrutal selain Pemilu 2024.
“Pimpinan dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat,” kata Luluk.
(thr/tsa)
