Penghargaan WTP ke-11 tersebut diumumkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi dalam kegiatan Penyerahan Serentak LHP atas LKPD se-Jawa Timur BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang diterima langsung Penjabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto di auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Timur di Sidoarjo, Kamis (2/5).
“Syukur alhamdulillah atas tindak lanjut pemeriksaan laporan tahun 2023 Pemkab Madiun yang mendapat nilai terbaik yakni pada posisi tindak lanjut diperangkaan 98,59 persen. Nilai ini masuk dalam kabupaten yang taat terhadap tidak lanjut rekomendasi BPK,” ujar Pj. Bupati Tontro dalam keterangannya, Jumat.
Pihaknya mengapresiasi dan menyatakan bahwa capaian itu adalah bukti komitmen dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan dan OPD di Kabupaten Madiun dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.
“Alhamdulillah, teman-teman OPD menelurusi aset-aset yang belum tercatat, kemudian dimasukkan dalam neraca. Inilah yang merupakan atensi BPK terhadap penilaian Pemkab Madiun dan saya berharap sisanya agar mencapai 100 persen ini segera diselesaikan,” kata dia.
Untuk mempertahankan hasil perolehan WTP berturut-turut ini, dia memberikan cacatan kepada OPD agar pada tahun 2024 segera menyelesaikan hasil pemeriksaan, dan jangan ada OPD yang menambahkan catatan pada tahun anggaran berikutnya karena ini adalah bagian konsistensi kinerja pemerintah daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 ke 37 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur.
Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur Karyadi secara resmi menyerahkan LHP LKPD Tahun 2023 kepada pimpinan DPRD dan kepala daerah di Kantor BPK Jawa Timur, Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Kamis (2/5).
“Saya mengucapkan selamat atas prestasi seluruh kabupaten/kota yang berhasil mempertahankan predikat WTP,” kata Karyadi.
