NGAWI — Pemerintah Kabupaten Ngawi, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Ngawi mengikuti video conference dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membahas terkait persiapan Pilkada serentak 2020 beserta ratusan daerah lainnya, Jumat (05/06/2020).
Dalam rapat koordinasi tesebut, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan terkait mekanisme penambahan anggaran dalam pelaksanaan pilkada 2020 dalam era new normal pandemi COVID-19. Mendagri menyetujui adanya penambahan anggaran dari Biaya Tidak Terduga (BTT).
Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono (Kanang) dalam keterangannya menyebutkan bahwa tahapan-tahapan yang sudah dirancang oleh KPU Ngawi khususnya menuju tanggal 9 Desember harus segera dilaksanakan.
“Pilkada sudah final, itu 9 Desember yang akan datang, tahapan-tahapan yang sudah dirancang menuju tanggal 9 Desember harus dilaksanakan,” ujar Kanang usai rapat di Paseban Ngawi.
Lebih lanjut pihaknya menegaskan bahwa akan muncul penyesuaian anggaran terkait dengan protokol baru yaitu protokol kesehatan pada tahapan awal dan diharapkan pemda siap untuk untuk melakukan backup anggaran.
“Diharapkan pemda siap membackup semua, yang diarahkan oleh Mendagri dari Biaya Tidak Terduga (BTT),” imbuh Kanang.
Sebagaimana diketahui, jumlah anggaran BTT di kabupaten Ngawi saat ini adalah sebesar kurang lebih 100 M rupiah. Sejauh ini, dari keterangan Bupati, anggaran tersebut telah digunakan dalam penanganan COVID-19 sebesar 30%.
Meski demikian, Bupati menyebutkan bahwa untuk tahapan pilkada Ngawi tahun 2020 yang memerlukan tambahan anggaran tersebut, kondisi BTT disebutkan masih dalam posisi aman. (cse)
