Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo pada, Rabu kemarin (27/3).
Kedua pasangan ini sama-sama tidak terima dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan Prabowo-Gibran menang di Pilpres 2024.
Berikut poin-poin gugatan Anies-Ganjar yang dibacakan dalam sidang perdana di MK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gugatan Anies
Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang Pilpres 2024.
Salah satu syaratnya, mereka meminta Prabowo mengganti Gibran dari calon wakil presiden. Permintaan itu tertuang di bagian petitum berkas permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan ke MK.
“Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2024 dengan diikuti oleh calon presiden nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden,” tulis mereka.
Tim Hukum Anies-Muhaimin meminta Gibran didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Sebab, Gibran dianggap tidak memenuhi syarat usia sebagai pasangan calon peserta Pilpres 2024.
Politisasi Bansos
Anggota Tim Hukum AMIN, Bambang Widjojanto menyoroti pengerahan bantuan sosial (bansos) dan politik ‘gentong babi’ atau pork barrel politics yang disebut digunakan Presiden Jokowi di Pilpres 2024 dalam gugatannya di MK.
Pria yang akrab disapa BW ini merinci pada Februari 2024 lalu ada politisasi Bansos untuk kepentingan pasangan Prabowo-Gibran.
“BLT El Nino dicairkan 3 bulan sekaligus jelang pemungutan suara. Bahkan untuk kepentingan politisasi bansos pemerintah keluarkan kebijakan automatic adjustment, dana-dana dari pos-pos lainnya dihold sebanyak Rp51,1 triliun,” kata BW.
BW lantas membandingkan pemberian Bansos pada tahun 2022, 2023 dan 2024. Pada Januari 2023 hanya Rp3,8 triliun. Namun pada Januari 2024 melonjak hingga Rp12,4 triliun.
“Fantastis dan incredible, apa yang jadi dasar itu. Tidak lain itu karena dekati pilpres,” kata dia.
Seret menteri Jokowi
BW juga menyeret para menteri-menteri yang dianggap turut membantu memenangkan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
BW menyebut Menteri Koordinator Airlangga Hartarto yang diduga melakukan politisasi bansos pada warga Mandalika. Kemudian Menteri Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo.
Sementara itu, BW menganggap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sempat mendampingi Gibran kampanye di Papua pada Jumat, 26 Januari lalu. Bahlil, lanjutnya, juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung Prabowo.
Kemudian BW menyoroti Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang diduga mengerahkan para petugas bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan.
“Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4 persen untuk paslon 02 dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia,” kata BW.
Sorot Pj Gubernur Aceh Dicopot
BW juga mengungkit pencopotan Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dari jabatannya. Dia menyebut itu terjadi usai Prabowo-Gibran kalah di Provinsi Aceh pada Pilpres 2024. Di provinsi ini, pasangan AMIN menang.
“Dalam kasus di Aceh, tiba-tiba gubernur di Aceh dicopot karena di Aceh 02 kalah,” kata orang yang akrab disapa BW itu dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (27/3).
BW mengungkit hal itu untuk memperkuat argumennya bahwa penunjukan Pj kepala daerah oleh Pemerintah Pusat dilakukan secara tidak demokratis.
Ia menyebut hal itu dilakukan agar Pemerintah Pusat mudah menjadikan kepala daerah sebagai alat politik.
Ungkit survei Prabowo naik drastis
Tim Hukum AMIN juga mengungkit hasil survei elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tiba-tiba naik drastis setelah adanya intervensi kekuasaan melalui ‘operasi pengerahan sumber daya negara’.
THN AMIN lantas merinci elektabilitas Prabowo sebelum Agustus 2023 hanya berkisar 24,6 persen. Namun, pada Oktober 2023 ketika Prabowo dipasangkan dengan Gibran elektabilitasnya naik di atas 30 persen.
“Dan terus melejit sampai di angka 51,8 persen pada bulan Februari 2024,” kata mereka.
THN AMIN menganggap ada kenaikan tidak wajar sebesar 34 persen hanya dalam kurun waktu lima bulan antara sebelum dengan sesudah adanya dugaan intervensi kekuasaan tersebut.
