Jakarta, CNN Indonesia —
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghilangkan grafik perolehan suara Pemilu 2024 dalam Sistem Rekapitulasi Suara (Sirekap). Masyarakat tak bisa melihat lagi tampilan perolehan suara pilpres dan pileg secara nasional.
Untuk melihat perolehan suara, masyarakat harus membuka satu per satu hasil dari setiap TPS. Adapun jumlah TPS mencapai 823.220 yang terdiri dari 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 di luar negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keputusan KPU itu menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja bahkan mempertanyakan keputusan KPU menghapus grafik tersebut.
“Seharusnya SOP-nya (standar operasional prosedur) seperti apa? Kan, kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk memperbaiki. Pertanyaan sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana?” kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (6/3).
Bagja lantas mengingatkan KPU agar sistem yang dibuat tetap berpedoman pada standar. Ia menegaskan KPU harus menampilkan data yang seharusnya ada.
“Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan,” ujarnya.
Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said pun mengatakan ketiadaan grafik tabulasi suara di Sirekap menimbulkan banyak pertanyaan.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan banyaknya kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilu.
“Itu beri satu bukti bahwa terjadi banyak kejanggalan. Tayangan itu hanya front line, hanya wajah. Tapi di belakangnya ada mesin, sistem, orang, dan tindakan-tindakan, policy,” kata Sudirman di kawasan Melawai, Jakarta, Rabu.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyarankan KPU melakukan audit forensik. Ia berpendapat banyak permasalahan dalam Sirekap.
“Karena banyak masalah, mestinya KPU itu berinisiatif untuk mengaudit forensik sistemnya,” kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan.
Kritik juga datang dari Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Agustyati. Ia menilai kebijakan KPU menghapus grafik suara pemilu itu tidak tepat jika alasannya untuk menghindari polemik di masyarakat.
Menurutnya, KPU seharusnya fokus membenahi sistem yang digunakan Sirekap untuk menjawab polemik yang timbul di masyarakat. Apalagi, proses rekapitulasi suara telah berjalan lebih dari 50 persen.
Ia mengaku khawatir keputusan KPU menghilangkan grafik suara dari laman Sirekap malah akan menambah kegaduhan di masyarakat.
“Jika ada yang bermasalah, maka seharusnya KPU menjelaskan dan segera memperbaiki Sirekap. Kalau tidak mau ada polemik harusnya Sirekap yang dibenahi,” ujar Khoirunnisa kepada CNNIndonesia.com.
Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan grafik perolehan suara itu dihilangkan karena ada ketidakakuratan sistem yang digunakan KPU. Ia mengatakan penghapusan grafik data Sirekap dilakukan untuk mencegah prasangka publik.
“Ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader (KPPS) dan operator Sirekap KPU Kabupaten/Kota akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka,” kata Idham kepada CNNIndonesia.com, Selasa (5/3).
(rzr/tsa)
