Jakarta, CNN Indonesia —
Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said curiga ada banyak hal yang disembunyikan di belakang layar usai KPU menghapus grafik tabulasi data perolehan suara Pemilu 2024 dari Sirekap.
“Kalau kita tak yakin menampilkan wajah, berarti ada banyak hal di belakang disembunyikan,” kata Sudirman di kawasan Melawai, Jakarta, Rabu (6/4).
Sudirman mengatakan dihapusnya grafik tabulasi perolehan suara di Sirekap menimbulkan banyak pertanyaan. Baginya, kondisi ini menunjukkan sebetulnya telah banyak terjadi kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Itu beri satu bukti bahwa terjadi banyak kejanggalan. Tayangan itu hanya front line, hanya wajah. Tapi di belakangnya ada mesin, sistem, orang, dan tindakan-tindakan, policy,” kata dia.
Tak hanya itu, Sudirman juga mendapatkan informasi kabar Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mundur serempak di Kota Depok, Jawa Barat baru-baru ini. Ia mengungkapkan PPK itu mendapatkan tekanan. Namun, ia tak merinci lebih lanjut tekanan seperti apa yang dialami oleh mereka.
“Itu di 1 kecamatan di Depok. Itu juga menjadi indikasi bahwa ada unsur-unsur yang memaksakan kehendaknya. Bahkan panitia resmi pun mengalami tekanan resmi. Jadi ya sangat disayangkan. Dan itu keadaan kita,” kata dia.
Sirekap KPU mulai hari ini tak lagi menampilkan menu ‘hitung suara’ dalam rangkuman hasil perolehan suara pilpres maupun pileg. Grafik yang biasanya langsung muncul di laman itu sudah dihapus KPU.
KPU hanya membuka akses terhadap perolehan suara capres-cawapres ataupun caleg melalui foto formulir model C Hasil. Artinya, masyarakat harus membuka satu per satu hasil setiap TPS di situs Sirekap jika mau tahu perolehan suara pemilu.
Padahal, ada 823.220 TPS dalam Pemilu Serentak 2024. Jumlah itu terdiri dari 820.161 TPS di dalam negeri dan 3.059 TPS di luar negeri.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan ada ketidakakuratan sistem yang digunakan KPU. Penghapusan grafik data Sirekap dilakukan untuk mencegah prasangka publik.
(rzr/wis)
