Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono di Surabaya, Kamis, mengatakan hal itu dilakukan supaya masyarakat bisa menjangkau pendidikan dan kesehatan dengan maksimal.
“Kami menitikberatkan penggunaan APBD 2025 pada akses pendidikan dan kesehatan dapat terjangkau bagi seluruh warga, di antaranya pembangunan sekolah negeri baru dan realisasi rencana rumah sakit baru di Surabaya selatan, penambahan puskesmas pembantu, dan fasilitas kesehatan yang layak dan mudah terjangkau,” katanya.
Ia mengemukakan dalam APBD senilai Rp12,3 triliun tersebut untuk peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat.
“Semoga ke depan bisa didorong untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya. Kami mendukung program padat karya yang sudah dijalankan Pemerintah Kota Surabaya,” katanya.
Ia mengatakan, dalam bidang kesehatan, pembangunan rumah sakit di Surabaya Selatan itu perlu dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini masih kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan.
“Saat ini Kota Surabaya memiliki dua rumah sakit yakni di RSUD Suwandhie dan juga di RSUD Bhakti Darma Husada. Sementara Rumah Sakit di Surabaya Timur baru akan dioperasikan. Sehingga, Kota Surabaya ini memiliki empat rumah sakit,” katanya.
Ia mengaku bangga jika penetapan APBD 2025 itu bisa dilakukan menjelang pelaksanaan peringatan ke – 79 Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Ini merupakan kado istimewa saat peringatan HUT ke 79 Republik Indonesia,” katanya.
Ia mengatakan, selain fokus pada pendidikan dan kesehatan, permasalahan penanganan banjir juga terus dilakukan pada tahun 2025.
“Kota Surabaya ini kan wilayah hilir, sehingga permasalahan banjir harus ditangani dengan secepatnya dan optimal,” katanya.
Ia mengatakan, pada tahun 2025 nanti jika memang terjadi banjir di Kota Surabaya maka durasinya harus dipersingkat, jangan terlalu lama.
“Selain itu, genangan yang ditimbulkan juga tidak boleh meluas dan harus cepat surut. Supaya warga Surabaya tidak terganggu dengan masalah klasik ini,” katanya.
Ia mengatakan, keresahan sebagai legislatif bahwa penanganan banjir di tahun 2025 harus dapat lebih serius dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.
“Agar pemerintah kota dapat meminimalisir indikator terjadinya banjir, seperti mempersempit luas genangan, kedalaman dari genangan, dan waktu resapan genangan,” katanya.
