Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dipastikan ambil alih pengelolaan terminal Kertonegoro yang berstatus type A. Konon hal ini terjadi lantaran Pemkab Ngawi dinilai tak optimal dalam pengelolaan terminal yang diresmikan pada 2009 silam. Sedang Dwi Rianto Jatmiko Ketua DPRD setempat berkilah bahwa secara formal belum ada surat tembusan yang masuk dimeja kerjanya.
Kemenhub Ambil Alih Pengelolaan Terminal Ngawi . “Secara formalnya memang belum ada pemberitahuan ke dewan dalam bentuk surat resmi. Namun demikian, hembusan pemerintah pusat itu kita sendiri sudah mendengarnya beberapa waktu lalu, kita tunggu sajalah perkembanganya,” terang Antok demikian panggilan akrabnya,(16/04), seperti dilansir SinarNgawi.
Hanya saja pihaknya sepakat dengan rencana pemerintah pusat seandainya proses pengambil alihan tidak merugikan pihak daerah. Selain itu selaku wakil rakyat bakal mendukung kalau toh pemanfaatan terminal akan bermanfaat sebagai fungsi pemenuhan pelayanan jasa transportasi untuk rakyat.
“Selain itu, bicara mengenai restribusi yang hanya Rp 350 juta per tahun tidak akan mempengaruhi pendapatan untuk daerah. Tapi catatanya punya peran kontribusi terhadap peningkatan perekonomian untuk wilayah Ngawi,” pungkasnya.
Terkait dengan Kemenhub Ambil Alih Pengelolaan Terminal Ngawi, menurut Ali Imran, Kepala Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Terminal Kertonegoro Ngawi, menurutnya pemerintah pusat punya master plan soal rencana ambil alih terminal tersebut.
Informasi yang diperolehnya, terminal tipe A nantinya tidak hanya sebagai tempat kedatangan dan keberangkatan penumpang. Tapi juga menjadi pusat transaksi ekonomi yang nyaman dan aman bagi penumpang dan masyarakat sekitar terminal.
“Sesuai infonya terminal sini dibuat seperti stasiun dan pendapatan nanti lebih difokuskan pada penerimaan uang sewa kios atau toko-toko yang ada,” ulasnya.
