NGAWI — Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia terus mendorong peningkatan produksi padi dengan membentuk klaster kawasan korporasi padi di sentra-sentra penghasil padi seperti kabupaten Ngawi.
Diketahui kabupaten Ngawi memiliki lahan pertanian seluas 50.197 Ha dan peralatan pertanian pendukung seperti pengilingan padi (RMU) perberasan, unit usaha penangkaran benih, Unit Pengelolaan Jasa Alat-alat Produksi Pertanian (UPJA).
Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Kementan Takdir Mulyadi menyampaikan bahwa pihaknya yakin Program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Berbasis Korporasi (Propaktani) di Kabupaten Ngawi ini akan berjalan lancar.
“Hal tersebut (propaktani), karena komponen utama sudah ada, tinggal dimanage saja, kita bentuk korporasi, petani pun akan diuntungkan,” ujarnya.
Lebih lanjut Takdir juga menjelaskan dengan Propaktani, petani kedepannya tidak lagi menjual gabah basah, tetapi dikeringkan dengan oven dan digiling menjadi beras medium dan premium sesuai pesanan pasar.
“Sisa sekam, dan dedak hasil pengilingan harus dimanfaatkan untuk menambah penghasilan. Dengan konsep Zero waste, petani bisa mengoptimal pendapatannya,” terangnya.
Terkait permodalan, Takdir menyarankan kelompok tani dapat memanfaatkan Kredit Usaha Tani (KUR). Di beberapa daerah, skema KUR sudah mulai dirasakan positif bagi para petani dan penggilingan padi, dikarenakan bunga yang rendah sekitar 6%.
“Selain KUR petani juga bisa menggunakan Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP) yang akan menganti kerugian jika gagal panen atau puso,” imbuhnya.
Sementara itu Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi menanggapi Propaktani di Kabupaten Ngawi merupakan jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ditemui para petani disana.
“Jika petani bersatu dalam korporasi, posisi tawar petani kuat dan harga tidak bisa dipermainkan,” ujar Suwandi.
Suwandi mengingatkan perbaikan tidak hanya kelembagaan petani, tapi juga perbaikan seluruh aspek dengan pola kemitraan mulai hulu sampai hilir (penyiapan agroinput, infrastruktur, budidaya, modal, asuransi, hilirisasi dan pemasaran) semua akan berubah dan terpantau.
“Petani, pengilingan padi, dan pemda Ngawi harus berkomitmen kuat, Komponennya sudah ada tinggal kemauan kuat dari semua pihak, Kementan akan sepenuhnya mendukung, semua demi kesejahteraan para petani,” tegasnya.
Tahun kerja 2020 ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan 130 kawasan korporasi yang harus terimplikasi. Dengan terbentuknya korporasi-korporasi tersebut diharapkan permasalahan klasik bisa diselesaikan Menuju Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern.(*/kn)
