Foto: Alfa
Program PNPM Mandiri Perdesaan di Indonesia memang telah berakhir sejak 2 tahun silam, namun aset-aset hasil pelaksanaan kegiatannya masih terus lestari dan dijaga keberadaannya demi kemanfaatan yang semakin menyeluruh di semua lapisan masyarakat.
Dengan mengusung tagline “Meningkatkan Peran dan Kualitas UPK di Era Kemandirian dalam Pelestarian Dana Bergulir dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”, pada 3 (tiga) hari mulai Rabu-Jumat, tanggal 21-23 September 2016 telah dilaksanakan Peningkatan Kapasitas Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) seluruh Jawa Timur di The Sun Hotel Madiun.
Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan ketua UPK dalam pengelolaan sistem manajemen dana bergulir, membangun persamaan persepsi antar UPK dalam menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis, meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang berbagai bentuk pilihan badan hukum yang sesuai dengan azas dan prinsip dana bergulir SPP/UEP, serta membentuk dan menguatkan jejaring kelembagaan antar UPK di seluruh Jawa Timur.
Pelatihan Ketua UPK se-Jatim Songsong Era Kemandirian. Kegiatan ini diikuti oleh 416 orang Ketua UPK se-Jawa Timur, delegasi dari beberapa pengurus Asosiasi BKAD kabupaten, instansi Bapemas dari semua kabuapten serta pihak-pihak lain yang konsen dan peduli dengan keberadaan UPK.
Menggunakan metode seminar terbuka dari keynote speaker dan metode forum-forum kecil dalam FGD (Focus Group Discussion), Bapak Hadi Subroto, ketua panitia dari Ponorogo berusaha semaksimal mungkin agar seluruh peserta bisa menyerap seluruh ilmu tentang berbagai macam pilihan badan hukum dengan mengundang para pakar dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur, Direktur BUMDes Antar Desa Kab. Purbalingga Jawa Tengah, serta Ketua UPK Kab. Lumajang dan Kab. Bondowoso Jawa Timur.
Kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian program kerja Asosiasi UPK Jawa Timur untuk menyiapkan sumberdaya manusia profesional yang rutin dilaksanakan. Dalam setahun terakhir, pelatihan untuk sekretaris dan pelatihan bendahara UPK juga telah sukses dilaksanakan.
Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai salah satu aset kelembagaan warisan PNPM Mandiri Perdesaan kini mempunyai tanggungjawab yang semakin kompleks selepas pendampingan dari para fasilitator. Namun semangat para kader pemberdayaan yang tersebar di setiap kecamatan di seluruh Indonesia ini memang luar biasa untuk terus mengemban amanah, menjaga keberlanjutan dana bergulir demi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui model pembiayaan berbasis pemberdayaan kelompok-kelompok usaha produktif dan pengembangan produk-produk UMKM dari seluruh pelaku usaha di perdesaan, UPK kini semakin bergeliat mencari bentuk hukum kelembagaan yang sesuai dengan prinsip, asas, mekanisme dan semangat yang sudah mengakar dan membumi dalam setiap kegiatannya.
Berbagai macam wacana tentang bentuk hukum kelembagaan serta isu-isu yang berkembang di masyarakat adalah dinamika positif yang secara sigap ditanggapi oleh Asosiasi UPK Jawa Timur dengan berbagai macam kegiatan seperti rapat rutin, studi banding ke provinsi lain, hearing dan audiensi dengan DPRD Provinsi dan berbagai macam peningkatan sumberdaya manusia. (alfa)
