Kegiatan yang juga bersinergi dengan Bappenda Jawa Timur (Jatim) tersebut bertujuan memberikan apresiasi kepada desa-desa di Kabupaten Madiun yang telah patuh dalam penyampaian SPT Tahunan, pembayaran PBB, dan pajak kendaraan bermotor.
“Pajak ini sebenarnya akan kembali kepada kita. Bentuknya baik infrastruktur, membenahi lembaga-lembaga pendidikan kita, ataupun bidang kesehatan. Harapan kita pajak makin baik, masyarakat kesadarannya untuk bayar pajak makin bagus, sehingga nanti pembangunan kita bisa lebih baik lagi,” ujar Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Madiun Sodik Hery Purnomo saat membuka kegiatan tersebut di Madiun, Senin.
Terdapat beberapa kategori dalam ajang Desa Patuh 2024 yakni kategori kepatuhan SPT Tahunan, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembayaran PBB.
Adapun pemenang untuk kategori kepatuhan SPT Tahunan diraih oleh Desa Sambirejo Kecamatan Geger, Desa Kuncen Kecamatan Mejayan, dan Desa Kranggan Kecamatan Geger untuk kategori kepatuhan SPT Tahunan.
Sementara itu untuk kategori pembayaran pajak kendaraan bermotor, penghargaan diberikan kepada Desa Bacem Kecamatan Kebonsari, Desa Geger Kecamatan Geger, dan Desa Putat Kecamatan Geger. Sedangkan untuk kepatuhan pembayaran PBB, penghargaan diraih oleh Desa Randualas Kecamatan Kare, Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari, dan Desa Kedungrejo Kecamatan Pilangkenceng.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pj Sekda Kabupaten Madiun, Kepala KPP Pratama Madiun, dan Kepala Bappenda Kabupaten Madiun. Selain itu, acara juga diisi dengan pengarahan dari Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Hendriwan.
Pj Sekda Kabupaten Madiun juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Pihaknya menekankan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada desa-desa yang patuh dalam pembayaran pajak, baik itu pajak dari pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah sendiri.
Kepala KPP Pratama Madiun Rizaldi menjelaskan tujuan penghargaan Desa Patuh untuk mengubah konotasi negatif tentang pajak di masyarakat, bahwa saat ini pajak dianggap beban. Menurutnya, pajak adalah sumber pendapatan negara yang sangat vital.
“Negara kita 85 persen APBN itu dari pajak. Artinya pajak itu akan terus dibutuhkan untuk pembangunan negara kita,” kata Rizaldi.
Kepala Bappenda Kabupaten Madiun Muhammad Hadi Sutikno menambahkan saat ini pembayaran pajak sudah menggunakan aplikasi sehingga memudahkan masyarakat dalam mengecek status pembayaran pajak mereka.
“Mudah-mudahan kegiatan ini terus kami laksanakan untuk memotivasi desa-desa lebih semangat untuk menggerakkan masyarakatnya taat terhadap pajak,” tutur Tikno.
