“Dengan begitu pembangunan manusia yang berbasis gender benar-benar berbasis data. Dengan kata lain, pemerintah inklusif di Trenggalek benar-benar terwujud dan dirasakan masyarakat secara menyeluruh,” kata Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin di Trenggalek, Rabu.
Ia memiliki atensi khusus terkait isu tersebut, karena sampai saat ini status IPG (indeks partisipasi gender) di Trenggalek belum optimal.
Dari target nilai IPG 100 persen, Trenggalek masih mencapai 93 persen.
“Jadi kalau mau indeks pembangunan gender yang bagus itu nilainya 100, kalau 100 benar-benar setara antara laki-laki dan perempuan,” katanya.
Merujuk data tiga tahun terakhir Badan Pusat Statistik, IPG di Bumi Menak Sopal cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2019 IPG Trenggalek sebesar 92,74 persen, tahun 2020 92,93 persen dan tahun 2021 92,56 persen.
Namun, dengan lahirnya Musyawarah Perempuan, Anak dan Disabilitas (Musrena Keren) menjadi penyumbang naiknya IPG di Trenggalek. Sebab lewat forum itu, kelompok rentan itu diberikan ruang untuk bersuara dalam menentukan arah pembangunan Trenggalek.
“Sudah banyak perencanaan bagus, kemudian sudah banyak gagasan-gagasan yang coba kami advertising selama ini. Tinggal sekarang lebih berbasis hasil dan juga berbasis kepuasan masyarakat,” katanya.
