SURABAYA — Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang digunakan untuk mempermudah proses mengurus dokumen kependudukan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada 20 kabupaten/kota, Jumat (24/07/2020).
Penyerahan mesin yang mirip dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan fungsi mengeluarkan dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak (KIA), dan akta kematian tersebut dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
20 daerah yang menerima bantuan Mesin ADM tersebut antara lain kabupaten Ngawi, Pamekasan, Malang, Bojonegoro, Tulungagung, Sumenep, Lumajang, Bondowoso, Banyuwangi, Pacitan, Situbondo, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Madiun, Magetan, Tuban, Bangkalan, dan Kota Kediri.
Khofifah dalam keterangannya menyampaikan bahwa dengan adanya mesin ADM tersebut diharapkan kerja birokrasi akan lebih efektif dan efisien, serta pembuatan dokumen bisa lebih cepat dan tidak memakan waktu.
“Dengan mesin ini kerja birokrasi bisa lebih efektif dan efisien. Proses pembuatan dokumen bisa lebih cepat, tanpa antre, tanpa prosedur berbelit-belit dan makan waktu,” ujar Khofifah.
Lebih lanjut Khofifah menerangkan bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini, keberadaan mesin ADM dapat mengurangi interaksi antara petugas dengan masyarakat dan mencegah adanya kerumunan.
Khofifah juga mengatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi pertama yang mengimplementasikan layanan ADM, tepatnya sejak 31 Januari 2020. Ia berharap hadirnya mesin ADM tersebut semakin mempercepat dan memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
“Masyarakat diuntungkan, pemerintah juga diuntungkan. Yang penting ke depan tidak ada lagi yang mengeluh tidak punya KTP karena belum jadi,” tegasnya.
Dengan adanya mesin tersebut, jalur birokrasi bisa diperpendek dan turut menghemat keuangan negara karena tidak perlu lagi membeli kertas berhologram yang awam digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan.
“Keberadaan mesin ADM ini diharapkan dapat memperkuat koneksitas satu data. Apabila semua data sudah terkoneksi, maka bisa menjadi referensi intervensi atau pengambilan kebijakan di beberapa sektor, seperti pembagian Bansos, kebutuhan UKM, pencari kerja bahkan update data bagi warga Jatim yang ada di luar negeri,” imbuh Khofifah.
Gubernur mengimbau kepada seluruh daerah segera melakukan penyesuaian dengan mengupayakan lewat APBD masing-masing. Sementara untuk 18 kabupaten lain yang belum memperoleh bantuan ADM, Khofifah minta BPD Jatim akan membantu melalui CSR seperti yang telah diserahterimakan. (cse)
