Pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 sebagai upaya mematangkan arah pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dari Pendopo Wedya Graha, Rabu (7/1/2026).
Forum dibuka oleh Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan dihadiri Sekretaris Daerah Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Mohammad Yasin, Kepala Bappeda Ngawi Indah Kusumawardhani, jajaran Forkopimda, kepala OPD, instansi vertikal, akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan kelompok inklusif.
Dalam sambutannya, Ony menyampaikan bahwa RKPD 2027 disusun dalam kondisi fiskal yang terbatas. Proyeksi anggaran 2027, kata dia, relatif sama dengan 2026 yang telah mengalami koreksi sekitar Rp300 miliar sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan secara terukur.
“Salah satu langkah yang harus ditempuh adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Kalau tidak dilakukan, justru pemerintah daerah abai terhadap hak-haknya sendiri,” kata Ony.
Ia menjelaskan, penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menjadi salah satu opsi yang direkomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan prinsip inklusif dan berkeadilan, khususnya pada lahan dan bangunan yang mengalami perubahan fungsi bernilai ekonomi tinggi. Dari pendataan perubahan lahan sekitar 2.000 hektare sejak 2012, Pemkab Ngawi menargetkan peningkatan PAD hingga Rp150 miliar pada 2027. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong kontribusi investasi agar berdampak langsung terhadap penerimaan pajak daerah.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur Ir. Mohammad Yasin mengatakan Forum Konsultasi Publik bertujuan menghimpun aspirasi masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah.
“Hasil forum lintas perangkat daerah ini menjadi bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD sebelum dibahas dalam Musrenbang kabupaten,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menilai kebijakan efisiensi berpengaruh terhadap seluruh kebijakan fiskal daerah, termasuk pajak dan retribusi. Menurutnya, FKP menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi, partisipasi publik, dan orientasi kinerja pembangunan.
“Ke depan, pertumbuhan ini harus mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan,” kata Yuwono.
Selain isu fiskal dan ekonomi, forum juga menetapkan prioritas pembangunan 2027 pada peningkatan layanan kesehatan termasuk penurunan stunting, digitalisasi birokrasi, pemerataan infrastruktur hingga desa, serta penguatan sektor pertanian dan pariwisata.
Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap proses perencanaan ini terus dikawal publik agar pembangunan daerah berjalan berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Telah Dilihat : 1
