Ada perubahan jadwal pelaksanaan hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada) Ngawi 2015. Jika semula direncanakan pada Rabu Wage 16 Desember diajukan menjadi Rabu Pahing 9 Desember. Sesuai rencana, pada 22-24 Juli sudah dimulai pendaftaran pasangan calon ke KPUD Ngawi. ‘’Nanti setelah draf peraturan KPU (PKPU) disahkan baru bisa dilaksanakan tahapan pilkada, tapi sudah pasti pemungutan suara pada 9 Desember 2015,’’ ujar Ketua KPUD Ngawi Syamsul Wathoni.
Seperti dilansir RadarMadiun, Menurut Syamsul Wathoni, perubahan tanggal itu lantaran tidak disetujui sebagian besar KPUD di wilayah Indonesia timur. Ini lantaran terlalu dengan perayaan Hari Raya Natal. Selanjutnya, KJPU sempat mengajukan opsi pemungutan suara pada 2 Desember. Namun kembali muncul keberatan dari KPU Provinsi Bali karena bertepatan dengan perayaan Pagerwesi. ‘’Akhirnya opsi yang dipilih tanggal itu (9 Desember, Red),’’ ungkap pria yang akrab disapa Toni itu.
Toni mengatakan, sejumlah draf PKPU mulai Rabu (11/3) dipaparkan ke hadapan publik. Selain menjelaskan peraturan yang telah disusun, KPU meminta masukan atas substansi regulasi tersebut. Publik diberi kesempatan memberikan masukan sampai sepekan ke depan. ‘’Setiap peraturan KPU memang harus di uji publik. Agar kedepan tidak ada masalah dengan peraturan itu,’’ jelasnya.
Kata dia, ada tiga draf PKPU yang diujikan pada hari pertama uji publik. Yakni tahapan, pemutakhiran data pemilih, dan pencalonan kepala daerah. Dalam tahapan pemilu, KPU memutuskan bahwa pemungutan suara bakal berlangsung pada 9 Desember. Selain tiga rancangan itu, draf PKPU yang diajukan juga memuat peraturan pemungutan suara. ‘’Peraturan itu mengatur kewenangan apa saja yang dimiliki KPU,’’ paparnya.
Toni mengatakan pengesahan PKPU hanya tinggal menunggu berakhirnya masa reses DPR. Yakni sekitar akhir Maret mendatang. Dijelaskan, PKPU nantinya akan dibahas bersama Komisi II DPR RI. Dimungkinkan, pembahasan paling lambat akan selesai awal April. ‘’Kami lakukan sesuai undang-undang yang menyebut PKPU itu harus dikonsultasikan ke DPR,’’ bebernya.
Toni menjelaskan masa kampanye diprediksi bakal lebih panjang lantaran adanya sengketa pencalonan. Kampanye dijadwalkan berlangsung 28 Agustus sampai 5 Desember. Kata lain, masa kampanye bakal berlangsung seratus hari karena menunggu jadwal penyelesaian sengketa. Meskipun nanti tidak ada sengketa, kampanye tetap akan berlangsung seratus hari. ‘’Tidak boleh kampanye terbuka, hanya kampanye tertutup dengan jenis tatap muka temu kader, pemasangan alat peraga dan di media,’’ pungkasnya.
