Misi Pemkab Ngawi menyelamatkan warisan budaya berupa kompleks eks Kepatihan di Jalan Patiunus Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi hampir pasti direalisasikan tahun ini. Pihak pemkab bakal menyiapkan duit di APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 17 miliar untuk take over kompleks Kepatihan yang berdiri di atas tanah seluas 2,01 hektare. ‘’Sebenarnya penganggaran sudah mulai tahun 2014, tapi tahun lalu sebatas uang muka sebesar Rp 2,5 miliar,’’ kata Bupati Ngawi Budi ‘Kanang’ Sulistyono , kemarin (24/3), seperti dilansir Radar Lawu.
Pemkab Ngawi Selamatkan Warisan Budaya Kepatihan Senilai Rp 17 M. Kata dia, upaya di tahun 2014 itu gagal lantaran Pemprov Jawa Timur masih melarang. Alasannya, untuk pembelian harus dilakukan secara cash atau langsung pelunasan. Yang menjadi persoalan sebenarnya pemkab sudah menganggarkan pada APBD 2015 untuk pembelian lanjutan pasca pemberian uang muka. Sesuai rencana realisasinya memang awal tahun ini. Sesuai hitungan tim appraisal total duit yang harus dibayarkan pemkab sebesar Rp 17 miliar.
‘’Karena tahun 2014 sudah kami batalkan, maka rencana pembelian lanjutan di awal tahun 2015 ikut batal, tapi kami anggarkan lagi di PAK (APBD Perubahan, Red),’’ ujarnya.
Sehingga, pilihan bagi pemkab untuk membeli dari pemegang hak milik atau ahli waris tanah eks Kepatihan yakni Raden Mas (RM) Sungkono, RA Sri Suharti, dan RA Sri Sumarti menganggarkan kembali di APBD Perubahan 2015. Diperkirakan, tidak ada perubahan harga sesuai perhitungan tim appraisal yang besarannya Rp 17 miliar. ‘’Kami tetap berupaya menyelamatkan warisan budaya yang nantinya bakal ditetapkan sebagai cagar budaya dengan cara membelinya, itu bangunan memiliki nilai historis tinggi bagi Ngawi,’’ imbuhnya.
Kata dia, pembangunan Kepatihan itu bersamaan dengan pendapa Wedya Graha. Pemkab merasa eman-eman dan berupaya take over agar bisa merawatnya secara penuh. Jika nantinya cagar budaya itu rusak atau dipugar tentu eman-eman. Apalagi sampai diubah peruntukkannya. ‘’Pihak ahli waris sudah mengizinkan, ya tapi menunggu tim appraisal lagi tapi hitungan di tahun 2014 itu Rp 17 miliar ya mudah-mudahan tidak naik,’’ ujarnya. Pemkab Ngawi Selamatkan Warisan Budaya Kepatihan Senilai Rp 17 M.
Kanang sudah punya konsep dari kompleks Kepatihan itu. Yakni, taman bakal kembali di tata. Sedangkan, warga bisa menikmati bangunan yang memang menjadi objek wisata heritage itu. Ada rencana pula mendatangkan rusa dari Istana Bogor agar lebih lengkap. ‘’Bebas silahkan saja warga menikmati,’’ ujarnya.
Sekretaris Disparyapura, Joko Santoso menyebut bukan tanpa alasan pemkab menyiapkan duit belasan miliar untuk lahan dan bangunan kuno itu. Menurutnya, lokasi yang pada zaman dulu jadi pusat kepatihan (saat ini kabupaten) bakal dijadikan cagar budaya. Selain memiliki nilai sejarah tinggi, ambil alih tersebut merupakan upaya pemkab melestarikan warisan budaya di Ngawi. ‘’Sekarang masih proses, detailnya bisa ditanyakan ke Pak Warsito (Kasi Promosi Pariwisata, Red),’’ jawabnya singkat.
Menurut Kasi Promosi Pariwisata Disparyapura , Warsito rencana ambil alih itu kini tengah dalam proses pembebasan lahan. Dijelaskan, sudah ada kesepakatan antara ketiga pemegang hak milik atau ahli waris tanah eks kepatihan, yakni Raden Mas (RM) Sungkono, RA Sri Suharti, dan RA Sri Sumarti. Soal harga, kata dia, pihaknya sudah menggandeng tim appraisal untuk melakukan penghitungan. ‘’Untuk hitungan dari appraisal belum bisa dijadikan konsumsi publik,’’ jelasnya.
Saat ditanya pertimbangan apa yang dijadikan ahli waris dan pemkab hingga mencapai kesepakatan harga fantastis tersebut, Warsito mengaku tidak tahu menahu. Pihaknya hanya kebagian jatah membebaskan lahan dengan pagu anggaran yang sudah disiapkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). ‘’Mintanya ahli waris berapa saya juga tidak tahu,’’ ungkapnya.
Disisi lain, proses pembebasan lahan tinggal menunggu penetapan lokasi dari pemerintah daerah tingkat I atau Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Disebutkan, sesuai aturan cagar budaya harus ditetapkan pemerintah daerah tingkat I. ‘’Sejauh ini proses (pembebasan, Red) lancar. Tinggal menunggu penetapan lokasi itu saja. Tahun ini mudah-mudahan selesai,’’ terang Warsito.
Warsito menambahkan, lobi antara pemkab dan ahli waris sebenarnya sudah dilakukan sejak 2014. Sebelumnya, sudah ada anggaran belanja sebesar Rp 2,5 miliar untuk uang muka (DP) pembelian lahan dan bangunan itu tahun lalu. Namun, tidak diserap setelah pihaknya melakukan konsultasi ke DPPKA. ‘’Kalau uang muka tidak boleh karena nanti sulit hitungannya. Jadi dianggarkan lagi tahun ini (2015, Red),’’ paparnya.
Warsito mengaku sudah mempresentasikan rencana pembebasan lahan itu ke DPRD setempat. Menurutnya, kalangan dewan tidak mempermasalahkan rencana pembelian lahan dan bangunan heritage itu. ‘’Kami sudah presentasikan. Mereka (dewan, Red) mendukung rencana pembelian lahan dan bangunan eks Kepatihan,’’ jelasnya.
