NGAWI — Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ngawi lanjutan tahun 2020 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ngawi melalui Surat Keputusan bernomor 140/PL.02-Kpt/3521/KPU-Kab/IV/2020.
Dengan adanya penetapan tersebut, pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 telah dimulai kembali oleh KPU Ngawi pada Senin 15 Juni 2020 dengan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan disesuaikan dengan protokol kesehatan pecegahan COVID-19.
Jadwal pendaftaran pasangan calon memang masih bulan September 2020 mendatang, tepatnya mulai 4 September. Namun demikian, melihat peta politik di kabupaten Ngawi, dukungan partai pemilik kursi di parlemen condong ke satu pasangan calon.
Terlebih tahapan pendaftaran calon independen sudah ditutup, besar kemungkinan, pasangan calon yang akan maju pilkada hanya ada satu saja, karena peluang bagi calon lain diusung partai sangatlah kecil.
Akan tetapi, adanya hanya satu pasangan calon ini pasti memiliki kelemahan dan kelebihan, utamanya dalam arti berdemokrasi secara luas, sebagaimana yang disampaikan oleh Syamsul Wathoni, mantan Ketua KPU Ngawi periode lalu.
Bagi Toni, sapaan akrab pengamat politik ini bahwa jika hanya ada satu pasangan calon, kelebihannya bisa nanti dilihat dari sisi kompetisi yang nyaris nihil, artinya tidak ada persaingan dan kecenderungan proses pelaksanaan akan lebih aman dan lancar.
“Pilkada tidak akan ada pertentangan, tidak ada kerusuhan, tidak ada percekcokan dan akan berjalan mulus,” ujar Toni.
Sedangkan kelemahannya, Tony mengatakan, dengan hanya satu pasangan calon, menunjukkan bahwa minat masyarakat dalam kontestasi pilkada ini sangat kecil, hal tersebut dipicu dengan adanya biaya yang sangat mahal dalam pemilihan langsung.
“Jadi jika seseorang yang mencalonkan diri harus mempunyai amunisi yang sangat besar dan tidak bisa dimiliki oleh kebanyakan orang. Sehingga tidak sembarangan orang dapat mencalonkan diri dalam pilkada ini,” imbuhnya.
Hal tersebut menurut Syamsul Wathoni yang harus difikirkan ke depan, karena makna demokrasi adalah kompetisi yang setiap orang berhak mencalonkan diri. Karena ada kendala – kendala modal dan sebagainya ini akan menjadi problem.
“Pilkada tidak harus mahal,” pungkasnya.
Dari kondisi tersebut, jika memang nantinya hanya ada satu pasangan calon, tentu masyarakat harus menjadi kontrol yang kuat dan berani kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah agar ruh demokrasi tetap ada. (cse)
